BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah akan mencairkan anggaran sebesar Rp 14 triliun pada 2023, untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers RAPBN 2023, Selasa (16/8/2023).
“Pemilu anggaran tahun depan untuk KPU dianggarkan sebesar R 14 triliun, tahun ini ada permintaan tambahan dan sudah melakukan verifikasi apa-apa yang dibutuhkan untuk 2022,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan pencairan pemilu di tahun depan yang sebesar Rp 14 triliun tersebut telah mengikuti siklus pemilu dan tahapan. Sehingga anggaran terbesar akan dialokasikan saat Pemilu dilaksanakan pada 2024.
“Kita estimasi kebutuhan Rp 14 triliun dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Rp 5,5 triliun. Anggaran Pemilu terbesar di 2024 pada saat pelaksanaan Pemilu terjadi, ini masih proses pelaksanaan Pemilunya,” kata Sri Mulyani lagi.
Untuk diketahui, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu telah menyepakati besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024, yakni Rp76,6 triliun.
Belakangan ramai diperbincangkan mengenai adanya penundaan pencairan anggaran kebutuhan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Padahal, pendaftaran partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu telah dimulai sejak 1 Agustus dan akan berakhir pada 14 Agustus 2022.
KPU awalnya mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp 8,06 triliun dalam DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) KPU 2022. Dari jumlah itu, sebesar Rp 2,45 triliun sudah dicairkan pada tahap awal.
Kekurangan Rp 5,6 triliun telah diusulkan kembali pencairannya dan sudah disetujui DPR RI serta dibahas bersama Kemenkeu.
Kendati demikian, Kemenkeu lewat surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-336/AG/AG.5/2022 pada 26 Juli 2022 baru mencairkan Rp 1,24 triliun, sehingga sampai sekarang baru Rp 3,69 triliun alokasi anggaran 2022 yang diterima KPU.
Tercatat, masih ada kekurangan sekira Rp 4,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang semestinya dicairkan pemerintah tahun ini. (Kds)
