BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 7,5 triliun untuk menyehatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
“Sampai saat ini masih menunggu laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra untuk mendengarkan seperti apa proses penyehatannya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Kamis (30/6/2022).
“Sekarang, dengan hasil PKPU dan kemudian bagaimana desain penyehatan Garuda. Dengan hasil itu pemerintah nanti bersedia masuk dengan PMN (Penyertaan Modal Negara). Angkanya Rp 7,5 triliun itu yang 2021, itu yang angka kita indikasikan. Tapi kan saya belum lihat skenarionya sesudah PKPU,” tambah Sri Mulyani.
Diketahui, maskapai pelat merah Garuda Indonesia akhirnya dinyatakan tidak pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan homologasi hasil penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akhirnya disepakati.
Sidang putusan homologasi hasil PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) telah disahkan pada Senin (27/6/2022) setelah sempat tertunda dari yang seharusnya pada Senin lalu, 20 Juni 2022.
Garuda Indonesia yang menjadi salah satu badan usaha milik negara (BUMN) melalui Kementerian BUMN harus melaporkannya kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya menetapkan besaran PMN.
Setelah Kementerian Keuangan menetapkan besaran PMN, Kementerian Keuangan harus melaporkan ke Komisi XI DPR.
Sebelumnya Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengaku perkembangan besaran PMN yang sebelumnya sudah ditetapkan sebesar Rp 7,5 triliun masih akan tergantung laporan Kementerian BUMN.
“Angka (PMN) nanti tergantung),” jelas Rionald belum lama ini. (Kds)
