BERITABUANA.CO, BALIKPAPAN – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang IKN UU Nomor 3 Tahun 2022, sudah menegaskan pembangunan harus dilaksanakan hingga tahun 2045. Karena itu, presiden mendatang harus meneruskan atau melanjutkan pembangunan tersebut.
Harapan ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani menjawab pertanyaan awak media saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022), menanggapi kekhawatiran sejumlah kalangan soal pembangunan IKN Nusantara yang tidak akan berlanjut setelah ada pergantian presiden.
Selain Puan yang diminta langsung Presiden Jokowi untuk ikut melihat perkembangan proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru tersebut, juga diikuti oleh Mensesneg Pratikno, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, serta sejumlah pemimpin redaksi (Pemred) media massa nasional.
Tak hanya itu, UU IKN menurut Puan, juga sudah mengatur pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, dilakukan secara multiyears sebab diprediksi megaproyek itu akan memakan waktu selama 23 tahun. Dia menyebut, masalah anggaran pembangunan IKN Nusantara pun sudah dipersiapkan dengan matang.
“Anggaran sudah disiapkan di APBN bahwa kegiatan ini akan dilakukan multiyears. Maka DPR sudah berkoordinasi melalui Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan untuk nantinya itu bisa merealisasikannya. Sehingga ketika ada pergantian tampuk kepresidenan, Insyallah IKN masih tetap bisa berjalan sambil menunggu presiden yang akan dilantik,” imbuh Puan.
Menurut mantan Menko PMK ini, visi Pemerintahan untuk pembangunan IKN Nusantara sudah jelas. Karenanya, Puan menegaskan, DPR RI berkomitmen untuk mendukung visi pembangunan IKN baru.
“Tadi sudah disampaikan Bapak Presiden bahwa Insyaallah tahun 2024, kawasan inti IKN Nusantara sudah akan selesai,” jelas ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan berjanji akan terus mengawal pembangunan IKN Nusantara sebagai bentuk pengawasan DPR. Ia juga menyatakan akan secara berkala datang ke IKN Nusantara untuk mengecek perkembangan pembangunan.
“Karena APBN yang akan membiayai pembangunan kawasan inti IKN sehingga sebagai perwakilan rakyat kami punya kewajiban mengawal. Dan kami percaya ini bukan hanya sekadar proyek imajinasi tapi proyek pemerataan di Indonesia. Sehingga pembangunan bukan hanya di Jawa saja, tapi juga termasuk di Kalimantan,” sambung cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan kembali menegaskan, UU IKN telah mengatur pembangunan IKN baru dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
“Saya berharap pasca 2024 tidak ada hal-hal emergency ataupun musibah-musibah seperti yang lalu, pandemi Covid-19, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” sebutnya.
Dalam kunjungan hari ini, Puan bersama Jokowi meninjau Pembangunan Persemaian Mentawir. Di lokasi ini, dilakukan penanaman bibit-bibit pohon yang digunakan untuk merehabilitasi lahan-lahan di kawasan IKN.
Puan dan Jokowi juga meninjau perkembangan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang akan menjadi pendukung kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan IKN. Kunjungan kerja pun turut meninjau pembangunan di titik nol IKN Nusantara.
Pada setiap kesempatan, Puan selalu berada di sisi Jokowi. Bahkan di perjalanan ke titik-titik peninjauan, Puan berada satu mobil dengan presiden.
Kedekatan Puan dan Jokowi mendapat perhatian dari para Pemred media massa yang ikut dalam kunjungan ke IKN. Arief Suditomo saat mewawancarai Puan, bertanya apakah hal tersebut sebagai sinyal dukungan Jokowi menuju Pilpres 2024.
“Ketua DPR diajak keliling IKN sendirian oleh Presiden Jokowi. Apakah ini tanda-tanda atau cara Pak Jokowi meng-endorse Mba Puan sebagai capres?” tanya Arief.
Puan tersenyum mendengar pertanyaan Arief. Ia pun hanya menjawab singkat. “Ada nggak ya? Ada nggak ya?” jawab Puan dengan penuh makna.
Puan melanjutkan, yang pasti kedatangannya bersama Presiden sebagai salah satu bentuk fungsi kedewanan. Dalam hal ini, untuk melakukan pengawasan kepada program yang tengah dijalankan pemerintah.
“Saya diajak Pak Jokowi. Dan tentu saja ini sebagai tugas pengawasan Ketua DPR untuk melihat perkembangan, progres dari IKN,” tegas Puan. (Ery)
