BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi II DPR RI mencermati beberapa tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang krusial, sehingga harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi masalah yang bisa merugikan masyarakat dan peserta pemilu.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Mengawal Tahapan Pemilu 2024’, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2022).
Pertama, kata Yanuar, terkait daftar pemilih tetap (DPT), karena dari setiap pelaksanaan pemilu selalu menjadi masalah. Saat ini sinkronisasi data pemilih antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagrk) berjalan lebih bagus
“Data pemilih tetap perlu mendapatkan pengawasan yang ketat karena ada kelompok masyarakat yang rentan terkait hak pilihnya sebagai warga negara seperti disabilitas, orang jompo, dan orang dengan gangguan jiwa (OGDJ),” katanya.
Menurut dia, semua kelompok masyarakat tersebut harus dipastikan apakah terdata di Dukcapil, dan kalau sudah terdata apakah memiliki hak pilih.
“Kami juga mencermati terkait pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdata di DPT,” ujarnya lagi.
Kedua menurut Yanuar, pendaftaran dan verifikasi partai politik yang merupakan kontestan pemilu yang prosesnya akan berjalan pada 1-7 Agustus 2022. Dia mengatakan, tahapan ketiga yang perlu dicermati adalah penetapan daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DPT).
Menurut Yanuar, dalam proses tersebut bukan hanya terkait kualitas calon namun juga proses administrasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kalau ada yang teridentifikasi tidak lolos namun tetap lolos, ini perlu diawasi misalnya orisinalitas dokumennya, mengingat mereka akan menjadi pemimpin di lembaga legislatif di tingkat daerah dan pusat.
“Tahapan krusial keempat yaitu terkait saat kampanye, karena bukan merupakan puncak pelaksanaan pesta demokrasi namun puncak emosi, kegembiraan, harapan masyarakat,” tambah dia.
Namun menurut Yanuar, saat kampanye ada kebencian masyarakat lalu tersalurkan dalam kampanye maka akan terjadi carut marut kalau suasana tidak bisa dikendalikan.
“Pengalaman masa lalu dan fakta-fakta di lapangan tidak bisa dielakan karena residu Pemilu 2019 sangat terasa. Saat kampanye juga soal tentang aspek meredam informasi yang hoaks atau bukan, lurus-bengkok menjadi bagian penting karena dunia informasi menjadi carut marut,” ujarnya.
Yanuar mengatakan tahapan penting lainnya yang perlu dicermati adalah saat pemungutan suara, termasuk rekapitulasi di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat. Hal itu menurut dia perlu dicermati karena Pemilu 2024 masih menggunakan pola yang sama di Pemilu 2019 yaitu belum bisa menggunakan pemilihan elektronik atau “e-voting”. (Jimmy)
