BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadapi dilema dengan sistem perpolitikan sekarang, sehingga tidak bisa seenaknya mengganti menteri meski tidak bisa bekerja di lapangan. Pasalnya, tidak semua menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya saat ini merupakan pilihannya.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Kasak Kusuk Politik Aji Mumpung 2024, Bagaimana Sikap Presiden?’, yang digelar secara daring, Rabu (18/5/2022) petang.
Lanjut Qodari, dari 33 menteri sekarang, Presiden Jokowi hanya memilih setengahya, dan setengahnya lagi ditentukan oleh para ketua umum partai politik (Parpol) yang tergabung dalam koalisi.
“Jadi kalau kita berharap dengan kinerja menteri sekarang, sama saja dengan mimpi. Kebanyakan menteri yang duduk dikabinet Presjden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, orang-ora g ‘titipan’ partai politik,” katanya.
Menurut Qodari, desain politik sekarang harus dipahami semua pihak, yang kurang memberikan ruang bagi Presiden untuk menentukan seorang menteri tanpa harus konsultasi dengan ketua umum parpol. Sehingga ketika seorang menteri yang diusulkan ketua umum parpol tidak bisa bekerja, presiden tetap saja tidak bisa menggantinya, karena ada dukungan partai politik, meskipun tidak memiliki kompetensi.
“Jadi anda harus pahami desain politik sekarang. Ketika dia didukung kekuatan politik, apa kemudian saya bisa mengganti, ya tidak bisa. Suka tidak suka, itulah realitas dan situasi dan kondisi sekarang. Rekomendasinya perbaiki sistemnya,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer ini. (Jimmy)
