BERITABUANA.CO, JAKARTA – Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat membangun koalisi gagasan jelang Pemilu 2024 dengan nama Koalisi Indonesia. Kesepakatan membangun koalisi terjalin usai para ketua umum dari tiga partai politik (Parpol) tersebut menggelar pertemuan di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis kemarin (12/5/2022).
Namun keberadaan koalisi tersebut mendapat kritikan tajam dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, yang bahkan dengan tegas menyebut kalau ‘koalisi ujug-ujug’ yang dibangun Golkar, PAN dan PPP itu harus dihentikan.
“‘Koalisi ujug-ujug’ harus dihentikan di republik ini! Tidak sehat bagi presidensialisme kita membiarkan ‘koalisi ujug-ujug’ tidak ada ujung, tidak ada pangkal, bagaimana dia dimulai, begitu pula dia berakhir,” Kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/5/2012).
Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, terminologi koalisi tidaklah dikenal dalam sistem presidensialisme. Dia menyebutkan, dalam peraturan, hanya disebutkan soal pengusung partai politik dan gabungan partai politik.
“Koalisi adalah terminologi dalam parlementerisme. Itu sebabnya sulit mencari di mana letak koalisi dalam sistem kita, karena UUD hanya disebut soal pengusung partai politik dan gabungan partai politik,” terang Fahri.
Lantas dia pun menuturkan maksud awal dari penyebutan pengusul calon presiden (capres) partai politik dan juga gabungan partai politik itu, karena dalam konstitusi mengantisipasi adanya pasangan calon yang didukung lebih dari satu partai politik.
“Karena itu, sebenarnya asal usulnya memang setiap partai politik boleh mengusulkan calonnya karena calon itulah nanti yang secara tegas menjelaskan apakah ideologi dan ide partai politik tersebut apabila memimpin secara nasional kadernya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Fahri mengatakan, saat ini Partai Gelora sedang memperjuangkan agar setiap partai muncul dengan identitasnya yang kuat. Menurutnya, sebaiknya partai itu memiliki juru bicara dan calon presiden yang dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang identitas dari partai tersebut.
“Kami tidak setuju kalau politik berubah menjadi koalisi materiil, tetapi kami mau memperkuat identitas presidensialisme dengan mengedepankan konsep dan ideologi partai yang diwakili dan juru bicara secara tegas oleh presiden atau calon presidennya,” pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa menghelat pertemuan di Menteng, Jakarta pada Kamis kemarin (12/5/2022), untuk membahas koalisi Pilpres 2024.
Bahkan ketiga partai tersebut akan memulai kerja sama dari level pusat hingga Kabupaten/Kota. Salah satunya dengan saling menyamakan program.
Ketiganya pun saling menggenggam tangan satu sama lain sambil berpose untuk berfoto di depan jurnalis. (Kds)
