BERITABUANA.CO, JAKARTA – Jaringan Aktivis Pergerakan (JAKPER) sebut aksi demo besar-besaran kelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI yang mengangkat isu tolak penundaan pemilihan umum (Pemilu) dan jabatan presiden 3 periode, hanya menghabiskan energi kehidupan berbangsa. Bahkan aksi tersebut sangat rentan ditunggangi oleh kelompok politik tertentu (dalam negeri maupun luar negeri), dalam rangka untuk membangun narasi yang men-downgrade pemerintah.
“Tujuan yang paling utama dan sangat terlihat adalah perebutan kekuasaan semata, khususnya di momentum 2024 mendatang. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan secara politik guna memperebutkan kekuasaan pada Pemilu 2024,” ujar juru bicara JAKPER, Ahmad Rouf Qusyairi kepada media dibilangan Matraman, Jakarta Pusaf, Selasa (12/4/2022). Acara juga dihadiri pengurus JAKPER lain seperti Edi Homaidi, Ibrahim, Faris, Syafrudin, Wasil dan Ahmad Wahid.
Isu yang diusung BEM SI tersebut, lanjut Rouf sebenarnya sudah berkali-kali direspon oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada prinsipnya presiden tidak berkenan masa jabatan presiden 3 periode. Presiden Jokowi taat dan patuh pada konstitusi, dimana masa jabatan presiden dibatasai sampai pada dua periode saja.
“Bahkan saat memimpin Sidang Kabinet, Jokowi menegaskan melarang para menterinya untuk tidak lagi berbicara penundaan pemilu hingga presiden tiga periode. Begitupun dalam rapat terbatas (ratas),Jokowi menyampaikan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024,” katanya.
Selain menyoroti aksi demo BEM SI, JAKPER juga menuding elite politik yang menggelontorkan isu penundaan pemilu 2024 maupun perpanjangan jabatan presiden 3 periode cenderung pendusta. Apalagi klaim-klaim yang dikemukakan tidak sesuai dengan fakta dan realita lapangan.
“Narasi politik yang bangun oleh kelompok yang menolak wacana dan isu penundaan pemilu atau jabatan presiden 3 periode cenderung mengandung unsur kebohongan karena tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Hal ini, sangat berbahaya karena berpotensi munculnya gejolak yang tak perlu di kalangan masyarakat,” katanya.
Kesempatan sama, Edi Homaidi menyatakan bahwa pihaknya ingin agar ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat dikembalikan kepada ranah yang benar, juga berkomitmen untuk mengembalikan semangat, spirit, dan subtansi kebebasan berpendapat sebagai prinsip demokrasi harus dikembalikan pada koridor yang sebenarnya, yakni bebas dan bertanggung jawab.
“Jadi kami meminta agar wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dihentikan. Kami juga meminta dan mendesak kepada berbagai kalangan agar menghentikan wacana dan diskursus tentang penundaan pemilu atau jabatan presiden 3 periode,” tegas eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini. (Jimmy)
