BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Jumlah itu telah direvisi dari sebelumnya Rp.86 triliun. Jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dibanding anggaran Pemilu tahun 2019 yang hanya Rp25,59 triliun.
“Anggaran Pemilu 2024 terlampau fantastis. Pasalnya, kondisi keuangan negara serta ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi, maka pelaksanaan pemilu tidak mengabaikan prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan rakyat,” tandas Ketua Kelompok Tani Kopi Lampung, Ahmad Wiluyo dalam keterangan persnya, Jumat (25/3/2022).
Ahmad menyebutkan protes ini juga ikut disuarakan oleh Komunitas Petani Kopi Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung, termasuk yang menyuarakan protes. “Mereka minta pelaksanaan pemilu tidak mengabaikan prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Menurut Ahmad, uang sebanyak itu sebaiknya untuk bantu masyarakat karena sekarang bantuan tunai tidak dapat lagi, dan bantuan usaha (UMKM) cuma Rp600 ribu.
Lanjut Ahmad, saat ini kehidupan para petani kopi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Hal ini karena tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa mengurangi produksi, meninggalkan lahan, akibat permintaan menurun.
“Dulu banyak petani yang terima bantuan baik yang punya usaha kecil-kecilan juga terima, malah yang usahanya lebih bagus dapat di atas dua juta,” ujarnya.
Meski nominalnya tidak besar, jelas Ahmad, masyarakat sangat tertolong dengan bantuan pemerintah. Dimana masyarakat juga merasakan kehadiran pemerintah di kala situasi ekonomi sedang sulit.
“Dengan anggaran sebesar itu untuk Pemilu kurang nampak manfaatnya. Coba dipangkas separuh, bantu rakyat satu jutaan, berapa puluh juta keluarga kecil yang terbantu,” beberapa Ahmad.
Ia tak menampik Pemilu merupakan hajatan penting lima tahunan di mana rakyat memilih pemimpin atau wakil-wakil mereka. Namun, tambahnya, pelaksanaan Pemilu di tengah situasi pandemi dengan anggaran besar sebaiknya dihindari. “Jangan kesannya berpesta di atas penderitaan rakyat,” tegasnya.
Senada dengan Wiluyo, Muslimin dari Komunitas juga mengaku kaget dengan anggaran Pemilu sebesar itu. Ia memang tidak tahu persis apa saja proses persiapan berikut tahapan dalam Pemilu. Namun baginya, menghabiskan anggaran Rp76,6 triliun hanya untuk memilih presiden atau wakil rakyat terasa sia-sia.
“Mahal atau murah kan hasilnya sama, tetap kita hormati, ini bukan seperti beli sayur atau ikan di pasar,” tutur Muslimin, srraya menyebutkan dalam hukum jual beli, biasanya semakin mahal suatu barang semakin baik kualitasnnya. Begitu pun sebaliknya.
“Namun, hal tersebut tak berlaku dalam Pemilu di mana calon yang tampil dapat dipastikan tokoh terbaik bangsa. Siapapun presidennya sama saja, pasti berniat baik, dan pasti kami ikuti, buat apa mahal-mahal,” pungkasnya. (Yus)
