BERITABUANA.CO, JAKARTA – Klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut sebanyak 110 juta warga net setuju tunda pemilihan umum (Pemilu) 2024, dinilai berlebihan.dan imposible. Karenanya, patut dipertanyakan sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?
Demikian dikatakan pendiri Drone Emprit yang juga pengamat media sosial, Islam Fahmi melalui Twitter-nya, @Ismailfahmi dilansir Sabtu 12 Maret 2022.
Islam menyebut, setidaknya hanya ada 10 ribu lebih pengguna media sosial yang berbicara soal penundaan Pemilu 2024. Data itu diperoleh dari Lab45 sejak 2021. Dari 10 ribu itu, mayoritas menolak tunda pemilu.
“Kalau dari Lab45 sendiri, hanya 10.852 akun Twitter yg terlibat pembicaraan presiden 3 periode, mayoritas nolak. Sesuai data Drone Emprit,” katanya.
Dia jelaskan sebanyak 10.852 itu, adalah akun yang turut bicara plus yang dimention akun lain, meski tidak ikut bicara. Seperti contohnya akun SBY, tidak ikut bicara, ada dalam SNA karena dimention.
“Jadi saya kira yang aktif dalam percakapan kurang dari jumlah di atas,” ujar Ismail menilai, jumlah 110 juta itu berlebihan karena pengguna Twitter hanya 18 juta di Indonesia, dimana 10 ribu di antaranya aktif bicara penundaan pilpres.
Asumsi 0.055% juga bahas isu ini, hanya dapat 77 ribu akun. Markup 10x = 777 ribu. Markup 100× = 7,7 juta. Markup 1000x = 77 juta”.
“Jadi impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali dimarkup 1000x lebih datanya,” cetus Islam Fahmi.
Sebelumnya, Luhut klaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengklaim, temuan itu didapatnya berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini,” kata Luhut di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat 11 Maret 2022.
Dia klaim bahwa, big data itu menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Luhut juga mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 Triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu. (Asin)
