BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin selama 3 tahun terakhir dicatat puas.
Namun, hal tersebut tak lantas membuat wacana penundan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mendapat kata setuju dari mayoritas publik.
Direktur Riset dan Program Alogaritma Research and Consuting Fajar Nursahid menjelaskan, secara umum kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin di periode kedua ini tercatat di atas 50 persen.
“Sebanyak 61,3 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf selama 3 tahun terakhir,” kata Fajar dalam acara rilis survei Alogaritma Research and Consulting di Tamarin Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).
Sementara itu, sambung dia, sebanyak 24,0 persen menjawab biasa saja untuk kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.
“Adapun sebanyak 12,1 persen (publik yang menjadi responden) merasa tidak puas,” ucap dia.
Namun jika dirinci, Fajar mengurai bahwa program pemerintahan Jokowi-Maruf yang dinilai berhasil oleh publik hanya soal pembangunan infrastruktur. Sementara, program perekonomian seperti KUR dan pengembangan UMKM dinilai sebagai program yang tidak berhasil atau gagal.
“Pembangunan infrastruktur 38,2 persen dianggap berhasil. Tapi program perekonomian (KUR dan UMKM) dianggap gagal oleh 13 persen responden,” urai Fajar.
Kendati tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Maruf tinggi, Alogaritma mencatat adanya penolakan yang cukup tinggi dari publik terhadap realisasi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Ada sebanyak 76,9 persen publik tidak setuju dengan penundaan pemilu, sementara yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden adalah 65,8 persen,” pungkasnya.
Survei Alogaritma Research and Consuting ini memiliki margin of error kurang lebih sebesar 3 persen, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Sebanyak 1.214 responden yang terlibat dalam survei ini diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh 66 enumerator. (JAT)
