BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI) Edi Homaidi menilai, permintaan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke jajarannya untuk menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait penerapan disiplin nasional, sudah tepat.
“Permintaan Kapolri itu tentunya juga sudah ada dalam Tribrata, Catur Prasetya serta aturan lain yang mengikat dalam kode etik dan disiplin Polri. Tinggal dilakukan penekanan,” kata Edi Homaidi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/3/2022).
Bahkan Edi Homaidi berharap, dengan menerapan displin nasional, jajaran Kepolisian akan dengan sungguh-sungguh mejalankan perannya dalam memelihara keamanan dan kertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
“Sehingga keinginan yang kuat dari Kapolri untuk memperbaiki citra Kepolisian dengan penerapan displin nasioal akan memperkuat sikap humanitas Polri. Dengan demikian citra polisi tetap positif di mata publik,” ucapnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2022 di Gedung Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu kemarin (2/3/2022) menekankan agar seluruh keluarga besar Polri meemiliki aturan dan displin yang berbeda dengan masyarakat sipil. Kata dia, aturan dispilin ini perlu ditanamkan di dalam personal individu dan dikembangkan menjadi satu kebiasaan menjadi disiplin nasional.
“Aturan tidak hanya mengikat kepada anggota Polri. Tetapi juga istri dan anak. Aeluruh keluarga besar Polri memiliki aturan dan disiplin yang berbeda dengan masyarakat sipil, sehingga harus taat dan tunduk dengan aturan tersebut. Itu yang membedakan TNI-Polri dan masyarakat sipil,” ujar Sigit.
Mantan Kabareskrim Polri itu menuturkan, anggota Polri memiliki kewenangan yang berbeda dengan masyarakat sipil. Tidak perlu iri dengan kebebasan yang hanya ada di masyarakat sipil, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi.
“Hal ini disebabkan karena politik yang dianut Polri adalah politik negara. Terkait kebijakan nasional dan negara, maka garisnya Polri harus mendukung kebijakan nasional. Program nasional. Ini harus dipahami oleh seluruh keluarga besar kita khususnya anggota Polri,” tegasnya. (Jimmy)
