BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketegangan antara aparat keamanan dengan warga Desa Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), bisa terjadi karena komunikasi yang buruk kedua belah pihak. Pasalnya, rencana pemerintah untuk membangun Bendungan Bener tidak dijelaskan atau dikomunikasikan dengan baik.
“Persoalan pokok yang kita lihat itu karena rencana pemerintah mau membangun bendungan di sana tidak terkomunikasikan dengan baik. Akibatnya, ada masyarakat setempat hanya membayangkan akan dampak buruk dari pembangunan bendungan itu,” kata Arsul Sani kepada media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2022), terkait aksi penolakan masyarakat atas rencana pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.
Penolakan sebagian masyarakat itu ternyata berbuntut panjang karena aparat keamanan melakukan penangkapan puluhan warga masyarakat karena ada indikasi akan membuat keributan.
Arsul yang juga Wakil Ketua MPR RI menjelaskan hasil kunjungan spesifik Komisi III DPR ke Desa Wadas beberapa waktu lalu, memandang perlu turun ke lapangan atau datang secara langsung mengecek, mendengar dari berbagai kelompok masyarakat serta elemen masyarakat sipil atas persoalan yang terjadi. Mereka tidak hanya mendengar dari yang pro dengan penambangan, tetapi juga mendengarkan dari kelompok masyarakat yang menolak penambangan.
“Semua kami dengarkan, tentu masing-masing punya argumentasi,” kata Arsul dan menambahkan, setelah bertemu dengan masyarakat, Komisi III DPR RI pun bertemu dengan Kapolda dan Gubernur Jawa Tengah, Kasdam, dan Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah serta bertemu dengan balai besar wilayah sungai yang ada di Semarang.
Kepada pihak pemerintah dan aparat keamanan serta masyarakat yang ditemui, Komisi III DPR RI kata Arsul menjelaskan bahwa pokok masalah itu justru tidak adanya komunikasi secara baik diantara pihak terkait.
“Meski ada rencana pembangunan, tetapi yang ada dalam bayangan warga masyarakat yang menolak itu adalah bayangan buruk. Nanti dilakukan penambangan batu di Wadas, itu akan merusak lingkungan mereka, padahal lingkungan mereka, warga yang menolak, itulah tempat mereka menggantungkan hidup. Karena mereka berkebun, berladang di kawasan itu,” terang Arsul soal bayangan buruk masyarakat yang menolak.
Sayangnya tambah dia, hal-hal demikian tidak dijelaskan, dan seharusnya dijelaskan ke masyarakat. Menurut Arsul, banyak hal yang harus dijelaskan sehingga masyarakat dapat menerima rencana pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Bendungan Bener.
Masih menurut politisi dari PPP ini, banyak pertanyaan yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menjelaskan, misalnya jarak desa Wadas dengan lokasi Bendungan Bener, lalu masalah batu andesit yang diambil sebagai material yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan itu sendiri dan soal pembebasan lahan milik masyarakat.
“Sehingga, isu pokoknya itu sekarang bukan lagi soal tindakan dari aparat keamanan, yang menurut banyak kalangan dinilai represif,” katanya.
Memang disebut Arsul, pihaknya juga ikut menyoroti tindakan aparat keamanan saat menangkap warga dan membawa ke kantor polisi.Tapi dia percaya, pimpinan Polri akan melakukan langkah korektif dan tepat untuk menangani aksi masyarakat yang menolak. (Asim)
