BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan gabungan pengusaha minyak kelapa sawit di Indonesia, diantaranya dengan Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) serta Direktur PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) INACOM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Dalam RPDU, Komisi VI DPR mencecar sejumlah pertanyaan terkait kenaikan harga minyak goreng yang membuat masyarakat menjerit. Diantaranya ada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Demer yang berpendapat jika harga minyak goreng dibiarkan naik terus-menerus dikhawatirkan akan semakin memberatkan masyarakat bawah.
“Hampir di seluruh nusantara masyarakat mengeluh mengenai harga minyak goreng yang meroket dan tidak terjangkau. Jika terus menerus harga minyak goreng naik seperti ini, ini bisa memberatkan masyarakat bawah,” papar Demer.
Demer menyarankan setiap pemangku kepentingan untuk duduk bersama membahas ini.
“Maka untuk itu, perlu ada duduk bersama dengan para pemangku kebijakan, pedagang, dan produsen untuk sama-sama kita menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran,” ungkap Demer.
Harga minyak goreng melambung naik hampir menyentuh 50% terutama saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru dan terus naik hingga Januari menyentuh harga Rp.50 ribu per 2 liter.
Disisi lain Demer juga mengapresiasi langkah sigap Menko Airlangga yang menurunkan harga minyak goreng per 19 Januari 2022 yang semula Rp 25 ribu per liter menjadi Rp 14 ribu per liter.
“Menko Airlangga Hartarto peka dengan jeritan masyarakat yang sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi setiap mulai awal tahun tentang kenaikan harga-harga sembako, utamanya minyak goreng,” pungkas Politisi Golkar ini.
Penurunan harga minyak goreng resmi diterapkan sejak Rabu kemarin secara serentak. Untuk menutup selisih harga itu, Menko Perekonomian, menggunakan instrumen subsidi dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) sampai Rp7,5 Triliun. (Jimmy)
