BERITABUANA.CO, DUBAI—Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan pertemuan Abu Dhabi Dialogue (ADD) ke-VI sepakat mengadopsi empat komitmen bersama di antara Menteri-Menteri Tenaga Kerja dari negara pengirim (country of origin) dan negara penerima (country of destination) pekerja migran.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Joint Ministerial Declaration (JMD) yang digelar di Dubai, Persatuan Emirat Arab, Rabu (27/10/2021). Empat komitmen bersama dalam JMD yakni antisipasi lansekap perubahan pekerjaan menghadapi perubahan dunia kerja, khususnya bagi pekerja migran perempuan. Kedua, ketrampilan pekerja migran dan sharing data pekerja migran di antara negara anggota (sending and receiving countries).
Ketiga, pemanfaatan teknologi menuju pekerja migran yang adil, tertib, dan aman. Keempat, kontribusi ADD dalam Global Consultations on Migration. “Selain itu, dalam agenda juga digelar Awards Ceremony dan serah terima jabatan Chair kepada Pakistan sebagai Chair ADD selanjutnya,” kata Ida Fauziyah yang didampingi Kepala Biro Kerja Sama Kemnaker, Arif Hidayat.
Dalam ADD juga, jelasnya, telah menelurkan lima rekomendasi. Pertama, memberikan dan meningkatkan akses keadilan bagi pekerja migran. Kedua, memfasilitasi dan meningkatkan mobilitas keterampilan antara negara-negara asal dan negara-negara tujuan dalam menanggapi perubahan lanskap pekerjaan. Ketiga, mengatasi tantangan COVID-19. Keempat, pengintegrasian gender ke dalam kebijakan promosi pekerjaan. Kelima, membina kerja sama internasional, intraregional dan antarregional.
ADD merupakan forum berhimpunnya 12 negara pengirim dan enam negara-negara penerima pekerja migran, dan dua negara peninjau. Ke-20 negara anggota Forum Abu Dhabi Dialogue adalah Afganistan, Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan enam negara teluk destinasi yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Malaysia, serta dua observers yakni Swedia dan Swiss.
Pemerintah Indonesia cq. Kemnaker, menurut Ida, merupakan salah satu pemrakarsa terbentuknya forum Colombo Process. Pertemuan ADD, ujarnya, merupakan momentum tepat bagi Pemerintah RI untuk mempromosikan strategi Indonesia dalam melindungi dan memberdayakan para pekerja migran.
Forum Menteri Negara Anggota ADD yang merupakan pertemuan reguler 2 tahun sekali. Pada tahun ini digelar oleh Persatuan Arab Emirat (United Arab Emirates) sebagai Keketuaan yang dilaksanakan secara hybrid. Dua tahun lalu, dilaksanakan forum konsultasi ADD ke-V yang diketuai oleh Sri Lanka, dan Keketuaan periode 2 tahun ke depan, akan dipegang oleh Pakistan pada ADD ke-VII. (Ful)
