BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai, anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak rasional.
Lantaran mengalami pembengkakan biaya sebasar USD 2 milyar dari 6,07 milyar USD, sehingga biaya total menjadi USD 8 milyar atau setara dengan Rp 114 triliun.
“Ini merupakan pembengkakan biaya fantastis, karena nilai penawaran awal dari China sebesar USD 5,55 milyar, bila jumlah total biaya 8 milyar USD maka, terjadi kenaikan sekitar 2,5 milyar USD atau terjadi kenaikan 40% lebih,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritabuana.co, di Jakarta, Jumat (15/10/2021).
“Seharusnya, pembengkakan biaya ini tidak dibebankan kepada APBN, sesuai perjanjian awal dengan China pada saat pelelangan. Maka BPK diharapkan mengaudit anggaran kereta cepat tersebut,” tegas BHS sapaan akrabnya.
Dikatakan, anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, pembengkakan biaya yang begitu besar yakni senilai USD 2 Milyar akan sangat membebani masyarakat, karena investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat (APBN).
Sekaligus, sambung dia, masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan tarif murah bila menggunakan kereta cepat Jakarta – Bandung. Maka transportasi ini akan menjadi tidak ekonomis yang pada akhirnya tidak diminati oleh masyarakat.
“Dengan biaya pembangunan sebasar Rp114 triliun ini, Pemerintah mempunyai target bisa menumbuhkan ekonomi yang besar dan menampung banyak jumlah tenaga kerja. Tetapi seharusnya Pemerintah bisa melakukan investasi dengan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, guna menumbuhkan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar,” papar Alumni ITS tersebut.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini menyarankan, Pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera yang saat ini masih kurang sekitar 1.500 kilometer.
Dan bila ini di prioritaskan, lanjut dia, maka hanya membutuhkan biaya sebesar Rp 45 triliun, dengan asumsi per kilometer rel kereta api biaya sebesar Rp 30 milyar, berdasarkan data Kemenhub.
Rel kereta api tersebut, sambung BHS, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengangkut penumpang dan logistik untuk antisipasi penduduk sekitar 60 juta dan komoditas logistik yang saat ini sangat melimpah akibat kesulitan mendapatkan transportasi dan banyaknya prasarana jalan yang mengalami kerusakan parah, khususnya di wilayah Sumetara, mulai dari ujung Selatan ke Utara dan sebaliknya.
Sehingga dengan adanya rel kereta trans sumatera tersebut, maka akan terjadi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yg ada di Indonesia.
BHS menambahkan, keterbatasan jumlah rolling stock (rangkaian kereta api) yang ada di Sumatera saat ini bisa ditambahkan dengan 200 rangkaian kereta api penumpang dan barang yg hanya membutuhkan anggaran pembangunan sebesar Rp8 triliun untuk asumsi persatu rangkaian dengan anggaran 40 milyar rupiah. Dan ini mengakibatkan kenaikan hampir 3 kali lipat dari jumlah rangkaian kereta api yg ada di sumatera saat ini.
“Dengan hanya membutuhkan total biaya 53 triliun diatas, maka akan berdampak kenaikan ekonomi signifikan di wilayah seluruh Sumatera dan ini tentunya dampaknya jauh lebih besar dari pada kita membangun kereta cepat Jakarta – Bandung yang hanya mengangkut penumpang saja dan melayani jumlah penduduk sekitar 15 juta untuk Kota Jakarta dan Bandung,”ucapnya.
Oleh karena itu, Ketua Dewan Penasehat Gerindra Jawa Timur ini menuturkan bahwa Pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, untuk menumbuhkan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang jauh lebih besar serta dampak pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah seluruh Indonesia.
“Sehingga, bila dengan anggaran 114 triliun tersebut, sebenarnya cukup untuk membangun jalur rel kereta api trans Sumatera dan rel kereta api trans Sulawesi beserta sarananya berupa ratusan rangkaian kereta api baik barang maupun penumpang,”pungkasnya. (Jal)
