Anggaran Kemensos 2022 Rp78,25 T, Politisi PDI P Sebut Wujud Kehadiran Negara di Masyarakat

by
Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J Rumambi.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2022 sebesar Rp78,25 Triliun sudah sejalan dengan substansi yang dibebankan ke pundak Kemensos. Hal ini juga sebagai wujud dari panggilan kehadiran negara kepada masyarakat, khususnya dalam masa tekanan pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J Rumambi menjawab wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (21/9/2021) terkait usulan anggaran Kemensos Rp78, 25 Triliun yang telah disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR sehari sebelumnya.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam rapat tersebut memaparkan, 94,67 persen anggaran dari Rp78,25 Triliun itu akan dialokasikan untuk belanja bantuan sosial (Bansos).

“Anggaran tersebut merupakan langkah responsif, menunjukkan fokus dan prioritas pemerintah terhadap masyarakat melalui kehadiran Kemensos,” kata Rumambi, anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah.

Terkait alokasi anggaran Kemensos dan implementasi program selanjutnya, politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, Kemensos memainkan fungsi koordinasi dalam memastikan akurasi data supaya benar-benar sudah mempunyai pola evaluasi terhadap karateristik data yang diterima dari daerah.

“Koordinasi yang dibangun bukan hanya untuk menerima data dari daerah tanpa mengindentifikasi tingkat kelayakan masyarakat yang menjadi penerima bantuan,” ujar Rumambi.

Diingatkan dia, akar permasalahan program bantuan bansos selama ini harus di petakan agar dapat meminimalisir ketidakefektifan program tersebut.
Ditegaskan juga, koordinasi yang dibangun ke pemerintah daerah harus lah intensif.

“Demikian halnya dengan data yang dikirimkan daerah untuk dipakai dipusat, harus selalu dikoordinasikan bersama kepala daerah hingga perangkat paling kecil sekalipun, karena daerah lah yang paling memahami daerahnya. Dalam proses mengakurasi data pun harus benar benar sesuai dengan kondisi data di lapangan,” imbuhnya.

Rumambi menyarankan, pemerintah pusat juga perlu melihat kemampuan anggaran daerah untuk menunjang kemampuan mengupdate data. Sebab, fungsi arahan dan koordinasi disebut dia dapat dimainkan dan ditekan terhadap kebijakan perubahan alokasi anggaran dan pengalihan biaya yang tidak substansi dan bukan hanya fokus ke penanganan dampak pandemi tetapi juga menyelesaikan akar persoalan kebijakan bantuan sosial di tengah pandemi.

“Misalnya anggaran untuk menunjang proses pemutakhiran data karena penyelesaian proses pemutakhiran data pada tingkat paling bawah perlu ditopang,” ujarnya.

Hal lain lain yang disarankan Rumambi adalah perlunya pemerintah, dalam hal ini Kemensos mempertimbangkan munculnya kelompok rentan baru yang terdampak secara ekonomi yang sebelumnya tidak termasuk dalam basis data penerima bansos.

“Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan pemutakhiran data sasaran penerima bansos yang dilakukan dengan cepat dan tepat di tengah pandemi,” pungkasnya. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *