BERITABUANA.CO, KUPANG – Tim Penggerak TP-PKK Provinsi NTT menggandeng Perkumpulam Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menggelar kegiatan Vaksinasi bagi Ibu Hamil.
Kegiatan yang digelar di halaman Sekertariat TP PKK Provinsi NTT, Kamis (19/8/2021) tersebut mendapat apresiasi dari para ibu hamil. Mereka mendapat souvenir kain tenun adat Sabu dan teh Kelor.
Ketua TP PKK Provinsi NTT, Julie Laiskodat Sutrisno menegaskan kolaborasi ini akan terus dilakukan sampai ke kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi NTT.
“Saya sudah membantu pemerintah dalam hal vaksinasi kepada masyarakat umum, sekarang untuk ibu hamil dan kedepan anak-anak sekolah,” tandas Julie Laiskodat.
Pihaknya sangat sedih mendengar kematian ibu hamil yang menderita sesak nafas akibat Covid-19, bahkan anaknya harus lahir secara prematur.
“Dengan kelahiran yang prematur dan ditinggalkan orang tuanya, otomatis menambah jumlah penderita stunting dan gizi buruk, sehingga ini harus segera diatasi,” ujar Julie Laiskodat.
Ditegaskan Julie Laiskodat, TP PKK bersedia memfasilitasi vaksinasi ibu hamil setiap minggunya antara 50-100 orang, lalu mengirimkan vaksin ke kabupaten-kabupaten lain untuk melakukan hal yang sama.
“Untuk vaksinasi anak sekolah, kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, untuk menetapkan sekolah-sekolah mana yang akan dilakukan vaksinasi terlebih dahulu. Dimulai dari tingkat SMA/SMK,” tandasnya.
Dan terkait program TP PKK, lanjut Julie Laiskodat, pihaknya kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi NTT, akan perjuangkan Akta Kelahiran Anak bisa dibuat di rumah sakit.
“Akta Kelahiran sangat penting, sehingga ketika anak itu lahir harus sudah memiliki Akta dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang mengatakan, pihaknya sangat mendukung gerakan vaksinasi bagi ibu hamil, karena dapat melindungi ibu dan anak yang dikandungnya.
“Menjaga keselamatan ibu dan anak yang dikandungnya, ini merupakan kewajiban kita bersama. Salah satunya dengan melakukan vaksinasi bagi ibu hamil,” ujar Sylvia Peku Djawang.
Disamping itu, papar Sylvia Peku Djawang, setelah ibu hamil melahirkan, hak sipil anak yakni kepemilikan Akta Anak harus diberikan.
“Kami bersama PKK akan perjuangkan kepemilikan Akta Kelahiran, karena ini dokumen pertama si Anak untuk dipergunakan dalam berbagai kepentingan,”
tambahnya. (iir)
