BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah meminta pemerintah untuk memperbaiki data kependudukan. Pasalnya, sejak digitalisasi data penduduk dirusak, sehingga menimbulkan kekhawatiran timbulnya Pemilu curang dan korupsi.
“Sampai sekarang kita nggak punya data penduduk dan pemilih yang kredibel.
Anehnya, para pejabat yang menduduki posisi di pemerintahan masih meributkan dan berantem soal data, tanpa mau membenahi data yang tidak singkron,” kata melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/7/2021).
Nanti kalau menjelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat masih akan bertengkar dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal data daftar pemilih tetap (DPt) versus data kependudukan dan cata tan sipil (dukcapil) seperti pemilu 2019.
“Itu artinya akan ada yang curang. semoga tidak terulang,” ujar mantan Wakil Ketua DPR itu seraya mengingatkan agar pemerintah dan lembaga terkait benarbenar membenahi data kependudukan, supaya tudi ngan Pemilu curang tidak terjadi lagi.
Menurut Fahri, kesemrautan data bukan hanya bermasalah di setiap Pemilu, tetapi juga pada saat pandemi Covid-19.
“Media-media asing mengungkap, badai Covid-19 ini terjadi karena sejak awal kredibilitas datanya memang rendah. Ini semua berakar pada tak adanya data penduduk digital,” sebut dia.
Diungkapkan Fahri, dalam mengurus negara ada aturannya, yakni ada sistematika, tata negara, tata cara dan tatanannya.
“Kalau pencet tombolnya benar, hasilnya juga keluar. Jangan menyerah. Ayo bersatu, bersama hadapi tantangan,” pinta politisi asal Nusa Tengggara Barat (NTB) itu.
Seperti diketahui, dalam menyusun DPT, KPU berpatokan pada dua data. Data pertama adalah data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4). Data kedua, DPt Pemilu terakhir yang dimiliki KPU.
DP4 bersumber dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri berupa daftar penduduk yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih di Pemilu. (Jimmy)
