BERITABUANA.CO, JAKARTA – Setidaknya, ada 5 (lima) catatan dari Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem selama sepekan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Organisasi sayap aktivis pro demokrasi PDI Perjuangan ini mendorong PPKM darurat dapat efektif menekan laju penyebaran Covid-19 yang belakangan semakin meningkat. Perlu kolaborasi semua elemen masyarakat untuk mengakhiri virus baru yang sudah mewabah di tanah air.
“Kami memuji pelaksanaan PPKM darurat, yang berlaku sejak tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli nanti. Namun, melihat pelaksanaan di lapangan selama sepekan, ada banyak perbaikan dalam pelaksanaannya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional Repdem, Abe Tanditasik dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).
Abe Tanditasik mengemukakan, hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan PPKM darurat itu adalah soal ketegasan petugas, program vaksinasi, ketersediaan fasilitas alat kesehatan, bantuan sosial dan harga swab antigen dan PCR.
Soal ketegasan petugas, Repdem mencatat secara umum sudah berjalan baik, meski masih terjadi beberapa insiden seperti di Kalideres, Jakarta Barat dan Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur. Abe menyebut, insiden Kalideres adalah salah satu contoh bahwa petugas harus dilengkapi protap khusus untuk menyaring dan meloloskan sektor-sektor profesi yang diperbolehkan melintas sesuai dengan instruksi Mendagri.
“Jangan berkeras pokoknya semua tidak boleh lewat apapun alasannya. Bahkan tenaga kesehatan yang akan melintas ke tempat tugasnya pun tetap disekat. Demikian pula dengan pengantar barang, harus ada panduan untuk ini,” kata Abe Tanditasik.
Sedang program vaksinasi, Repdem juga mencatat sudah berjalan sangat baik dengan melibatkan banyak unsur masyarakat. Tetapi mereka menyarankan sebaiknya dibarengi dengan tes swab antigen gratis sebelum divaksin. Jangan sampai ada orang sedang terpapar dan tanpa gejala menjadi masalah dengan tubuhnya.
“Tidak cukup hanya pengecekan tensi. Ketika yakin calon penerima vaksin dalam keadaan sehat dan siap, maka resiko lebih minimal. Selain itu, masih banyak masyarakat yang merasa punya penyakit bawaan kemudian enggan divaksin,” kata Abe.
Repdem mengkritisi penyediaan alat kesehatan, khususnya oksigen, obat-obatan dan vitamin. Mereka mengingatkan, jangan sampai lagi terjadi kelangkaan dan harga yang tak terjangkau.
“Sudah banyak penderita Covid-19 yang tidak terselamatkan gara-gara tidak tersedianya oksigen. Khususnya pasien kritis yang terpaksa melakukan isolasi mandiri,” kata Abe.
Mengenai bantuan sosial (bansos), Repdem mengatakan, bansos dari pemerintah tidak lain adalah bantuan terhadap masyarakat untuk bertahan hidup. Dalam situasi sekarang ini kata Repdem, puluhan juta rakyat Indonesia bergantung pada penghasilan harian. Jadi, ketika tidak bisa melakukan aktivitas, maka masyarakat tersebut harus dibantu, dalam hal ini ditanggung oleh negara, dan an itu pun berbentuk makanan sehat setengah jadi.
“Jangan memberikan bantuan yang kemudian memancing masyarakat justru keluar rumah, setidaknya pergi berbelanja,” imbuh Abe.
Terkait dengan harga swab antigen dan PCR, Repdem meminta sebaiknya tidak dipatok dengan harga yang memberatkan masyarakat. Harga swab antigen seharusnya dipatok paling tinggi Rp60 Ribu saja. Kenapa ?
“Ini karena disparitas harga alat tes swab antigen dan harga surat keterangan bisa berkali-kali lipat. Belum lagi dengan tes PCR, permainan harga alat tes dan surat keterangan hasil tes juga sangat jauh. Bahkan ada harga lagi untuk kecepatan keluarnya surat keterangan hasil tes,” katanya seraya berharap ditengah situasi sekarang, rakyat jangan diperas lagi ketika ekonomi sedang memburuk.
Terkait dengan Vaksin Gotong Royong yang sedang mendapat sorotan, DPN Repdem mengatakan mendukung program ini. Alasannya kata Abe, tidak salah jika mereka yang berkehidupan lebih dari cukup menginginkan privasi dan sanggup membayar mahal. Namun, harga yang dibayarkan itu juga harus lebih besar sebagai penerimaan negara dan diaudit.
Lebih penting lagi kata Abe, tidak sampai terjadi penyelewengan vaksin yang seharusnya gratis untuk masyarakat kemudian disulap menjadi berbayar.
“Jangan lagi-lagi menjadi permainan mafia alkes dengan oknum penyelenggara negara,” pungkasnya. (Asim)
