Syarief Hasan: Pemerintah Harus Extra Hati-hati dalam Kelolah Keuangan Negara

by
Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pengelolaan dan perbaikan perekonomian negara. Pasalnya, perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan, sementara utang luar negeri semakin membludak dari waktu ke waktu.

“Pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II 2021 semakin memprihatikan. Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia semakin jauh melampaui pertumbuhan PDB Indonesia. Bahkan, rasionya kini hampir mendekati 42% dan banyak rekomendasi IMF yang tidak diikuti,” tutur Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/6/2021).

Memang, utang Indonesia bertambah Rp1.226,8 Triliun selama tahun 2020 dan utang Indonesia kembali bertambah sebesar Rp1.177,4 Triliun selama Januari hingga penghujung Maret 2021. Sehingga, total utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp6.445 Triliun per-Maret 2021.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 41,64%.

“Tahun lalu, rasionya masih 37%, lalu merangkak 38,5%, dan kini telah mencapai 41,64%. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia semakin tidak baik,” ungkapnya.

Syarief Hasan menyebut, kemampuan negara dalam melunasi utang dan bunga diperkirakan menjadi semakin sulit. Untuk itu, kemampuan negara membayar utang bersama bunga utang yang tinggi perlu dikaji kembali.

“Apalagi trend utang semakin tinggi, sementara penerimaan negara semakin berkurang,” sebut dia.

Menurut Syarief Hasan, banyak rambu-rambu yang direkomendasikan IMF dilanggar oleh Pemerintah. Akibatnya, pemerintah telah menghadapi suatu kondisi dimana defisit penerimaan negara mencapai Rp219 Triliun hingga Juni 2021.

“Sementara itu, Pemerintah memiliki likuiditas yang rendah sehingga kesulitan membayar kewajiban-kewajiban nya,” katanya lagi.

Dia menyebut, besarnya utang negeri harusnya menjadi prioritas Pemerintah untuk dikelola dengan baik. Selain itu juga, harus fokus menyelesaikan masalah Covid-19, sembari menguatkan perekonomian nasional yang hari ini masih reses.

“Jadi, Pemerintah harus berhati-hati sebab rasio utang terhadap PDB semakin mendekati ambang batas 60% sesuai dengan UU Keuangan Negara. Apalagi, rasio utang Indonesia kemungkinan masih akan terus naik, terutama akibat tekanan Pandemi Covid-19. Pemerintah harus fokus dalam penguatan perekonomian nasional,” tutup Syarief Hasan. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *