BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipimpin Erick Thohir terus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara dari dividen, pajak hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di sisi lain, persentase penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN juga semakin kecil jika dilihat dari persentase pengeluaran negara di APBN.
Demikian diungkap Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga berbicara secara virtual dalam diskusi bertajuk “BUMN, Apa Masalah dan Solusinya” yang digelar Media Center DPN Partai Gelora Indonesia di bilangan Kuningan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).
Berdasarkan catatannya, kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara mencapai sekitar Rp370 Triliun, dalam 10 tahun terakhir. Sementara PMN yang diberikan pemerintah hanya sekitar Rp148 Triliun.
“Pajak, dividen kemudian PNBP, totalnya mencapai sekitar Rp370 triliun. 21 persen APBN kita itu sumbangan dari BUMN. Sementara PMN yang kami terima hanya sekitar 4 persen,” ucapnya
Selain kontribusi terhadap negara, Arya juga menyampaikan bahwa total aset BUMN pada tahun lalu meningkat menjadi Rp8.400 Triliun. Ini, menurutnya, bertumbuh sekitar 7,1 persen dibandingkan periode 2019, dan ini juga mempresentasikan sekitar 55 persen daripada nominal PDB Indonesia yang sebesar Rp15.443 Triliun.
Kesempatan itu, Arya juga membeberkan berbagai capaian kementeriannya di era kepemimpinan Erick Thohir. Salah satunya dalam merestrukturisasi perusahaan-perusahaan pelat merah yang mengalami krisis keuangan seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Jiwasraya yang dirampok besar-besaran kita restrukturisasi dan sekarang berhasil merestrukturisasi 94-96 persen dari para nasabah baik ritel bancassurance maupun nasabah korporasi. Selain Jiwasraya, perbaikan juga dilakukan di PT Asabri (Persero) yang mengalami kerugian investasi karena kasus korupsi. Ada pula restrukturisasi PT Krakatau Steel (Persero) yang terlilit utang hingga Rp30 Triliun hingga restrukturisasi kredit PT PTPN III (Persero) yang mencapai Rp44 Triliun,” sebut dia.
Sedang terkait soal utang BUMN yang membengkak hingga Rp5.000 Triliun dan kerap disalahpahami oleh masyarakat, Arya mengatakan, itu diberikan karena total utang tersebut tidak dirinci dan dibedakan mana yang merupakan pendanaan dan yang bukan pendanaan BUMN.
“Saat ini utang BUMN yang tercatat sebagai pendanaan (surat utang dan sebagainya) hanya sekitar Rp2.000 Triliun. Sedangkan ekuitas BUMN tercatat sebesar Rp2.500 Triliun. Dengan demikian, jika dibandingkan, posisi utang tersebut masih aman, karena rasionya dengan ekuitas masih berada di bawah 1,5 kali,” terangnya.
Jadi, lanjut Arya, kalau dilihat rasio utang atau DER itu berada di posisi 0,7 kali atau di bawah 1. Sementara kesehatan struktur utang itu DER nya harus di bawah 1,5 kali baru dikatakan sehat.
“Ini masih 0,7 jadi masih sekitar setengah dari DER. Di sisi lain, utang BUMN yang berasal dari non pendanaan masih di kisaran Rp3.100-an Triliunan. Utang ini bisa berupa simpanan masyarakat di bank BUMN yang sebenarnya tak dapat dikategorikan utuh sebagai utang,” katanya.
Kendati demikian, masih menurut Arya, jika dibandingkan dengan aset lancar BUMN yang mencapai sekitar Rp4.500 Triliun, utang yang berupa simpanan masyarakat di bank tersebut juga masih dalam kategori aman.
“Jadi itu masih jauh. Bedanya sekitar Rp1.400 triliun, beda aset lancar dengan posisi utang. Kasarnya kalau uang perbankan diambil semua, tapi enggak mungkin kan dan enggak kita harapkan, tetap bisa sehat, Artinya uang kita masih ada,” demikian Arya Sinulingga. (Asim)
