BERITABUANA.CO, JAKARTA – Bupati Merauke Romanus Mbaraka berharap pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang tengah dibahas DPR RI dapat menjadi salah satu mewujudkan kemajuan dan kesejahteran bagi rakyat tanah Cendrawasih. Sehingga, dirinya mengatakan bahwa seharusnya revisi UU Otsus Papua ini dapat dilakukan secara total atau menyeluruh dan baik.
“Sehingga kita dapat melihat persoalan (di Papua) dengan utuh, dan sampai hari ini Papua masih menjadi bagian integral kesatuan Republik Indonesia, dan siapa pun tidak dapat menyangkal hal itu, dan khsusus kami di Selatan Papua sampai hari ini merah putih,” kata Romanus dalam diskusi Dialog Kenegaraan bersama DPD RI bertajuk ‘RUU Otsus Papua Sejahterakan Rakyat?’, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (9/6/2021).
Tidak hanya itu, dirinya juga meminta dalam penaganan Papua dapat dilakukan secara komplit, Papua harus dilihat secara integral sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Karena semboyan Bhineka Tunggal Ika itu, kata dia, kuat dan masih ada hingga saat ini, karena perbedaan.
“Bukan kuat karena kesamaan, tetapi kuat karena keanekaragaman dan itu menjadi hakikat negara ini. Sehingga penanganan Papua hingga hari ini, mari melihat Papua dengan baik, dan saya pernah sampaikan ke Pak Prabowo (Subianto) dalam pendekatan penangan Papua harus dikaji dan dievaluasi dengan baik,” sebut dia.
“Saya tidak suka kalau Papua selalu distigma, ‘Papua ribut, Papua tidak aman’, kami di Selatan Tanah Papua hingga hari ini sangat damai. Kalau ada sekelompok yang ribut yang notabenenya mereka dinamakan WNI, mari kita lakukan penaganan spesifik kepada mereka, tidak bisa mengenelarisir Papua,” paparnya.
Dalam kesempatannya itu, Romanus juga menyayangkan tidak adanya implementasi atas kebijakan Presiden terhadap Papua, khususnya di Marauke yang telah dicanangkan menjadi salah satu wilayah yang menjadi lumbung pangan nasional.
“Di era tiga presiden dari Pak Harto hingga Pak Jokowi saat ini, Marauke itu dicanangkan menjadi lumbung pangan nasional, dan sanagat visibel semua studi tentang kelayakan air, tanah, bahkan iklim valid untuk perkembangan pertanian. Tapi sampai hari ini, kementerian atau kelembagaan dengan pemerintah provinsi, meski kebijakan presiden sudah ada, tetapi aktion nya untuk mewujudkan menjadi cadangan lumbung nasional nol. Ini yang harus diclearance dengan baik,” pungkasnya. (Jal)
