BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti mengatakan bahwa dirinya sepakat untuk memberikan rekomendasi penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dalam agenda rapat kerja (Raker) terkait pembahasan pendahuluan RKP K/L dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022.
Ia berpandangan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarkaat Indonesia.
“Saya sepakat sekali dengan memahami anggaran yang ada sekarang ini, karena kita masuk dalam tahun kedua covid-19. Saya juga sepakat komisi V memberikan dukungan penuh bagaimana caranya agar anggaran PUPR bisa naik, karena bisa dibayangkan infrastruktur ini sangat penting di Indonesia,” kata Novita dalam Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri Kemen PUPR Basuki Hadi Mulyono, di Ruang Rapat Komisi, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (2/6/2021).
Diakui dia, di tengah kondisi saat ini, tentunya tidak ada institusi atau kementerian/lembaga dalam rapat kerja meminta pengurangan anggaran, tetapi justru meminta adanya peningkatan anggarannya. sebab, lanjut dia, hal itu dalam upaya memaksimalkan setiap program kerja, terutama yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tentunya tidak ada mitra kerja yang ingin anggarannya turun, tetapi pasti meminta penambahan budgeting. Apalagi terkait dengan infrastruktur menjadi salah satu unsur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, apalagi kalau kemudian program padat karyanya bertambah dan terasa langsung oleh masyarakat,”ujar politikus Gerindra itu.
Dalam kesempatannya itu, Novita juga menjelaskan bahwa dalam setiap pelaksanaan atau pengerjaan, baik itu perbaikan atau pun pembangunan baru membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Contohnya, dalam pembangunan infrastruktur jalan, jalan eksisting, dan perbaikan saja membutuhkan dana, dan bahkan bila ada banyak pembangunan baru. Belum lagi terkait dengan pembangunan sumber daya air, BSPS, Cipta Karya dan lainnya,” papar wakil ketua BURT DPR RI itu.
“Jadi sangat sepakat bila kemudian Komisi V memberikan rekomendasi agar anggaran PUPR dapat dinaikan,”tegasnya.
Tidak hanya itu, Novita juga menekankan agar Kemen PUPR untuk memfokuskan program mengenai penanganan bencana di sejumlah daerah yang terkena dan terdampak bencana.
“Kemudian soal penanganan bencana seperti di Kalbar, Sulbar, Sumedang, termasuk yang berada di kabupaten-kabupaten seperti yang ada di Dapil (Cilacap-Purwokerto) kita, termasuk persoalan yang ada di Jakarta dalam mengatasi banjir,” pungkas legislator dari Dapil Cilacap-Purwokerto itu. (Jal)
