BERITABUANA.CO, JAKARTA – Geliat program 100 hari, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Januari 2021 lalu, cukup dirasakan dari pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diberikan oleh Polri. Utamanya berkaitan dengan digitalisasi layanan yang dapat mendorong kemudahan akses bagi masyarakat.
Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/5/2021), menanggapi kinerja 100 hari Kapolri Listyo Sigit.
Digitalisasi layanan yang dimaksud Habib Aboe sapaan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, misalkan saja untuk kebijakan trasformasi pelaksanaan tilang, sudah mulai dirasakan pelaksanaan e-tilang.
“Ini adalah langkah awal dari kebijakan Kapolri yang nantinya tidak ada lagi petugas Polri yang melakukan penilangan. Semua akan dipantau berdasarkan sistem elektronik dan digital,” sebutnya.
Layanan lain, sambung Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut, terlihat dengan peluncuran Program SINAR, dimana masyarakat bisa memperpanjang Surat Ijin Mengemudi (SIM) secara online. Layanan ini selaras dengan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan modernisasi sistem pelayanan publik.
“Tentu lahirnya layanan online perpanjangan SIM ini perlu diapresiasi, karena akan sangat mempermudah masyarakat. Layanan seperti ini akan sangat membantu masyarakat yang ainuk bekerja, sehingga pengurusan perpanjangan SIM tidak lagi menyita waktu kerja mereka,” kata Habib Aboe.
Sedang progres lain, menurut Habib Aboe, terlihat dalam bidang penegakan hukum, dimana Polri meluncurkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) berbasis daring atau online. Tentu ini terobosan yang baik untuk pelayanan masyarakat.
Dengan adanya layanan SP2HP online ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan Polri. Diharapkan dengan adanya aplikasi SP2HP online ini Polri akan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang dilaporkan secara cepat.
“Tentu program 100 hari ini perlu terus didorong dan disempurnakan, agar bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” demikian Legislator PKS dari Dapil Kalimantan Selatan I itu. (Asim)
