Untuk Redam Kegaduhan, Presiden Perlu Menegaskan Tidak Ada Reshuffle

by
Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu angkat bicara terkait wacana reshuffle kabinet. Sebaiknya ada penegasan bahwa tidak ada kocok ulang, kecuali hanya mengisi kursi Menteri Investasi, sebagai nomenklatur baru dalam Kabinet Indonesia Maju.

“Untuk menghindari kegaduhan, kami menyarankan Presiden Jokowi sebaiknya menyampaikan langsung ke masyarakat tidak ada menteri yang di reshuffle, yang ada penambahan menteri baru untuk kementerian investasi,” kata Dedy menjawab wartawan di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Dedy menyarankan ini karena Seknas Jokowi mencermati ada sedikit kegaduhan sejak disahkannya pembentukan Kementerian Investasi, juga peleburan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Pasalnya, reshuffle kabinet tiba-tiba mencuat kepermukaan pada hal wacana tersebut belum jelas kebenarannya.

“Bahkan beberapa pihak menyebut sejumlah nama untuk mengisi kursi Menteri Investasi dan Mendikbud/Ristek. Selain itu juga ikut menyasar beberapa menteri yang dianggap layak untuk di reshuffle. Wacana reshuffle ini pun seperti isu liar yang terus menarik perhatian publik,” ujar Dedy.

Karena itu lah Seknas Jokowi menyarankan Presiden Jokowi perlu angkat bicara memberi penjelasan dan penegasan, sehingga setelah itu tidak ada lagi kegaduhan seperti sekarang ini.

“Penjelasan langsung dari Presiden agar isu reshuffle gak rame seperti sekarang ini,” kata Dedy.

Lebih lanjut dikatakan, seandainya pun ada reshuffle kabinet saat ini, diyakini tidak akan bisa memberi perubahan pada kinerja kementerian yang dipimpin menteri baru untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi sendiri. Alasannya, karena yang mengurusi kementerian bukan lah menteri semata, tetapi jaringan birokasi di bawah menteri yang musti dirubah visi dan misi agar sejalan dg visi misi Presiden.

Ia menegaskan, Gonta ganti menteri itu bukan solusi dari masalah, tapi reshuffle itu sendiri yang sebenarnya bisa jadi masalah dari jebloknya kinerja.

“Contoh konkrit itu seperti apa yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kasus hilangnya nama KH Hasyim Ashari dari Kamus Sejarah,” kata Dedy.

Meski demikian, Seknas Jokowi kata dia lagi, tetap mendukung apabila Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Hanya disarankan, perombakan tersebut supaya tidak dilakukan setiap tahun, kecuali menteri yang gagal mewujudkan program atau kebijakan Presiden.

Menjawab pertanyaan, Dedy Mawardi menyatakan, sebaiknya Presiden Jokowi mempertimbangkan Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim untuk menjadi Menteri Investasi. Dia bisa diberi kesempatan karena track record nya memimpin Krakatau Steel sangat baik dan sukses membangkitkan perusahaan itu dari keterpurukan selama bertahun-tahun.

Sedang Nadiem Makarim dipandang perlu untuk dipertahankan sebagai Mendikbud/Ristek, demikian Dedy Mawardi. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *