Wakil Jaksa Agung Ingatkan Predikat WBK/WBBM Bukan Kegiatan Serimonial

by

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi menegaskan, tekad untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) harus dibuktikan dengan perubahan yang nyata, bukan sekedar kegiatan serimonial belaka.

“Sebuah tekad harus diwujudkan dengan prilaku nyata guna perubahan yang lebih baik dalam mewujudkan good govermance dan clean government, yang transparan, bersih serta bebas dari KKN,” kata Untung saat memberikan pengarahan pada acara pencanangan pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di satuan kerja (Sakter) Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin), di Jakarta, Senin (12/4/2021).

Menurutnya, saat ini seluruh lembaga negara berlomba untuk memberikan pelayanan yang prima dan transparan. Sama halnya dengan lembaga Kejaksaan RI, yang bertekad ingin mewujudkan perubahan dalam meningkatkan pelayanan di masing-masing Sakter demi meraih predikat Zona Integritas WBK/WBBM tersebut.

“Ini menunjukkan trend perkembangan yang dapat dibanggakan, demi terwujudnya visi Kejaksaan RI yang handal, profesional, inovatif dan berintegritas,” kata Wakil Jaksa Agung menandaskan.

Dalam kesempatan itu, Satker pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) bertekad untuk meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Tekad tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta integritas seluruh staf dan jaksa pada Satker Jambin pada pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBK yang berlangsung di lantai 10 Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung. Sebelumnya Satker pada Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) juga telah melakukan hal yang serupa.

Kepada jajaran bidang pembinaan, Untung menekankan pentingnya bekerja secara ikhlas, meski tugas yang sulit dan tidak mudah, tapi akan dimudahkan saat bersungguh-sungguh untuk ingin berubah.

“Yang diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi dalam melakukan perubahan yang lebih baik,” tegas Wakil Jaksa Agung RI.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono meminta agar jajarannya tetap memiliki tekad yang kuat dan semangat untuk bisa mewujudkan predikat WBK di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
“Tekad dan semangat harus dilakukan dengan berbagai rencana program yang riil di masing-masing bagian, sehingga diharapkan dapat menunjang terwujudnya predikat WBK tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, bidang Pembinaan setahun lalu pernah mencanangkan pembangunan Zona Integritas, tetapi dari penilaian ada sedikit syarat yang belum terpenuhi.

“Keadaan itu jangan sampai menyurutkan semangat untuk melakukan perubahan, tetapi teruslah berupaya memberikan pelayanan prima secara sinergis, inovatif, akuntabel dan profesional. Be Bold Make Change,” kata Bambang.
Selain mewujudkan wilayah berpredikat WBK, jajaran Bidang Pembinaan juga mempersiapkan diri menjadi obyek sasaran penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau PMPRB, yang tiap tahun harus dapat diselesaikan dengan baik.

Salah satu persiapannya adalah melalui perbaikan Penilaian Akuntabilitas dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Penilaian akuntabilitas atau SAKIP, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Artinya, SAKIP merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan konsep good governance yang selaras dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

Bambang juga mengingatkan, bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, dimana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk bisa mewujudkan WBK/WBBM di Lingkungan Kerjanya, melalui pelaksanaan seluruh program Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Momentum pencanangan ini, kata Bambang, diawali niat baik untuk melakukan perubahan secara signifikan demi kemajuan Kejaksaan ke arah yang lebih baik, agar legacy yang ditinggalkan nanti membawa kebaikan bagi semua. Oisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *