BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin optimistis dengan bergulirnya Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 pada periode Ramadan dan Lebaran 2021 mampu menggairahkan kembali pasar rakyat. Cara ini juga mampu mengoptimalisasikan konsumsi dan daya beli masyarakat di tengah kecemasan ekonomi yang belum stabil, setelah dihantam pandemi Covid-19.
“Optimistis, cara ini mampu meningkatkan konsumsi masyarakat. Imbasnya, produsen juga tidak ragu dalam memberikan suplai lebih di pasar. Dorongan ini akan berdampak pada ekonomi arus bawah. Bahkan kalkulasi yang disampaikan Menko, peningkatan konsumsi bisa menembus Rp215 triliun. Ini luar biasa!” papar Azis Syamsuddin, Kamis (8/4/2021).
Dasar ini pula yang sejak awal DPR pakai untuk menolak adanya pemberian THR maupun Gaji ke-13 dengan cara dicicil. Ini sejalan dengan semangat dan harapan kelompok pekerja, menggairahkan roda ekonomi khususnya di daerah. Termasuk, upaya memberikan dukungan kepada dunia usaha.
Dengan adanya insentif berupa tunjangan yang diberikan, Azis memandang kebijakan sinergi dengan program pemerintah lainnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
“Harus ada nilai plus, dalam melihat potensi Ramadan kali ini. Jangan hanya mengedepankan pembatasan mudik, tapi bagimana mengoptimalkan konsumsi yang dibarengi dengan daya beli. Langkah yang paling pas adalah insentif tadi,” tegas Azis dalam siaran persnya.
Selaras dengan itu, sambung Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, Pemerintah harus pula mempercepat penyaluran target atau output perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, bansos tunai dan lainnya yang belum terpenuhi di triwulan I atau April sampai awal Mei 2021.
Maka sejak awal, DPR berharap, menjelang Lebaran, pemerintah juga akan mempercepat pencairan Kartu Sembako dari Juni ke awal Mei 2021 serta penyaluran program perlindungan sosial lainnya yang diperkirakan mencapai Rp14,12 triliun.
“Sederet program ini, akan terasa di masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Apalagi jika kalkulasi ini dilanjutkan dengan penyaluran bansos beras bagi masyarakat selama bulan Ramadan. Pak Menko sudah menyampaikan hal ini, dan DPR sangat mengapresiasi langkah cermat tersebut,” jelas Azis.
Dari data yang diteriam DPR, penyaluran bansos beras akan dilakukan pada akhir Ramadhan atau selama masa peniadaan mudik berlaku. Program bantuan beras sebesar 10 kilogram ini diberikan khusus masyarakat yang penerima kartu sembako.
DPR juga memberi apresiasi atas terobosan yang terus didorong Pemerintah. Salah satunya penyelenggaraan Program Hari Belanja Online Nasional di akhir Ramadhan atau Harbolnas Ramadhan, yang berlangsung selama lima hari pada H-10 sampai H-6 Idul Fitri.
“Kami berharap kegiatan yang bekerjasama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal terus berjalan. Tentu tidak sebatas musiman, atau Ramadan saja,” timpal Azis.
Apalagi, Pemerintah telah memastikan adanya pemberian subsidi biaya untuk ongkos kirim (ongkir) gratis, terutama untuk pembelian produk lokal dan produksi UMKM dalam negeri.
“Jika ini terus dilakukan, jelas akan memberi manfaat dalam merangsang pertumbuhan ekonomi selama Ramadhan dan Lebaran. Imbasnya, tentu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 yang ditargetkan minimal 5 persen atau 6,7 persen,” jelas Azis Syamsuddin. (Jimmy)
