BERITABUANA.CO, BALI – Dialog DPD RI dengan tema “Memperkuat Investasi Pariwisata Berkelanjutan di Daerah Pascapandemi Covid-19” baru saja dilakukan pada Jumat (26/03/2021) di Ballroom Hotel Grand Inna Kuta, Bali. Melalui Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) DPD RI, kegiatan ini diikuti oleh banyak pihak, termasuk pihak kementerian pariwisata, pemerintah daerah dan Dubes RRT.
Di sambutannya dalam membuka acara Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menyampaikan sangat menyambut baik pelaksanaan dialog berbagai unsur pariwisata nasional dan daerah dengan yang juga diikuti Duta Besar RRT untuk Indonesia pada hari.
“Apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua BKSP DPD RI sangat tepat, bahwa dalam badai besar yang dipicu oleh COVID-19 ini di berbagai sektor kehidupan, terutamanya pariwisata, kita tidak boleh kehilangan harapan, optimisme, dan rencana-rencana untuk membangkitkan industri pariwisata nasional dan daerah, baik untuk saat ini maupun pada masa pemulihan nanti, yang memungkinkan pergerakan manusia menjadi lebih bebas dan kehidupan kita di berbagai aspek kehidupan menjadi normal kembali,” ujar senator muda tersebut.
Dalam kesempatan ini mantan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tersebut juga menjelaskan bahwa Hubungan Indonesia dan RRT terus berkembang dengan pesat di berbagai sektor, dan Indonesia juga menjadi tujuan wisata favorit bagi sebagian rakyat Tiongkok. Transportasi yang relatif mudah serta kedekatan wilayah geografis merupakan modal interaksi perdagangan dan pariwisata kedua negara. Bahkan sejatinya hubungan budaya kedua bangsa jauh melebihi usia negara moderen kedua bangsa.
“Saya optimis, kemitraan ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya akan terus berkembang dan dinamis, sehingga dapat menjadi modal untuk mendorong pembangunan pariwisata di kedua negara,” tambahnya.
Sultan juga mengatakan sebelum pandemi COVID-19, Tiongkok merupakan negara keempat penerima wisatawan internasional setelah Perancis, Amerika Serikat, dan Spanyol. Sementara itu Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keunggulan wisata alam dan budaya unik dan berbeda dengan ciri wisata negara-negara kontinen. Saya kira dalam mengantisipasi semakin meningkatnya kemampuan penanganan Covid-19 maupun semakin besarnya Herd Immunity (HI) di berbagai negara, maka kedua negara dapat berkolaborasi mengembangkan sektor wisata.
Sebagai informasi Pada tahun lalu (2020), Indonesia dan Tiongkok menandatangani RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dengan 13 negara lainnya baik yang menjadi anggota ASEAN, dua kekuatan Pasifik yaitu Australia dan Selandia Baru, serta kekuatan ekonomi Asia Timur lainnya yaitu Korea Selatan dan Jepang. RCEP akan menjadi blok ekonomi perdagangan terbesar dunia dan ini akan mendorong gravitasi ekonomi dunia pindah ke 15 negara-negara Asia-Pasifik yang tergabung dalam RCEP.
“RCEP adalah peluang bagi Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, mampukah kita berkolaborasi memindahkan gravitasi kunjungan wisata dunia ke belahan dunia kita, terutama ke Indonesia dan Tiongkok. Maka kedepan butuh kerja yang terintegrasi dan dukungan banyak pihak dalam membangun sektor wisata kita,” ungkapnya.
Saya berkeyakinan kolaborasi kedua negara di sektor pariwisata merupakan kerja sama yang penting dalam menyongsong fase pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi Covid-19, lanjutnya. Pemerintah pusat dan daerah, dan dunia usaha dan pendukung pariwisata, siap untuk menyambut upaya-upaya pemulihan tersebut.
“Daerah-daerah Indonesia sangat menarik, unik dan memiliki potensi investasi yang menguntungkan sehingga kerja sama dan kolaborasi kedua negara dan maupun antar industri dan pengusaha akan sangat menguntungkan pada jangka pendek dan panjang. Dan mami di DPD RI siap memberikan dukungan, fasilitasi, dan mitra diskusi untuk mengembangkan sektor pariwisata kedua negara,” tutupnya.
Adapun acara ini juga dihadiri oleh anggota DPD RI, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Gubernur Provinsi Aceh, Wakil Gubernur Provinsi Bali, Bupati dan Walikota se-Provinsi Bali atau yang mewakil, para undangan yang mewakili Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (PTSP) Provinsi Bali, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali. (Rls)
