BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, jika Pemerintah Pusat tak sanggup membiayai, maka seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalimantan Timur (Kaltim) siap membiayai sendiri. Sebab, konstribusi dari Kaltim sekitar Rp600 Triliun untuk APBN disetop sementara, dan yang Rp500 Triliun saja sudah cukup.
Kesiapan ini disampaikan Bupati Penajam Pasir Utara, Kaltim, Abdul Ghofur Mas’ud pada Forum Legislasi tentang “Pembahasan RUU IKN Masuk Prioritas 2021”, bersama anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Anggota Komisi V DPR RI, Irwan di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (23/3/2021).
Dikatakan Mas’ud, seluruh rakyat Kaltim menyambut positif pemindahan IKN ini. Karena itu, jika Pusat tidak sanggup akibat fokus pada penanganan pandemi covid-19, serahkan saja ke seluruh Pemda di Kaltim.
“Insya Allah kami sanggup membangun imfrastruktur IKN. Apalagi, secara kultur, sosiologis politis, keragaman, infrastruktur, pluralisme Kaltim sangat siap. Bahkan suku terbesar adalah 60 persen Jawa. Kaltim tak pernah gempa, tak pernah ada konflik sosial politik meski konstribusi terbesar tapi timbal baliknya ke Kaltim kurang dari 20 persen,” ujarnya.
Melanjutkan paparannya, Mas’ud mengatakan, pemerintah Penajam Pasir Utara dari skup petanya juga sudah siap, hanya tinggal menunggu pembahasan Pusat. Bahkan, di daerah ada rencana pembangunan bendungan, itu benar tapi memang belum belum dilakukan pembangunan karena masih banyak perizinan-perizinan yang masih dalam proses.
“Tetapi insya Allah sudah ada pembangunannya. Apalagi untuk peletakan batu pertama, saya melihat dan mengutip dari media juga, bahwa Kepala Bappenas mengatakan akan adanya peletakan batu pertama Istana Negara di Penajam Pasir Utara. Jadi apapun itu, Pemerintah Kabupaten sangat siap. Mengapa kami siap? Karena di Penajam Pasir Utara itu mempunyai luas wilayah 3.333 km2. Jadi untuk istana negara ataupun ibukota negara yang baru, secara tempat itu sudah sudah siap,” sebut Bupati Mas’ud. (Jimmy)
