BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), DR.A. Muhaimin Iskandar mengatakan, berbagai problem kebangsaan ulai dari kemiskinan, ketimpangan, penganggutan, pendidikan, intoleransi, konflik SDA, dan lain-lain, tengah melanda bangsa ini. Diperparah lagi dengan pandemi Covid-19, yang memrutuhkan nyaris seluruh sendi perekonomian yang imbasnya sekita 3-4 juta orang kehilangan pekerjaan, kemiskinan mencapai 27,5 juta orang dan sebanyak 9,7 juta orang menganggur.
“Untuk itu, kehadiran negara sangatlah diperlukan sehingga masyarakat tidak merasa sendirian,” kata Muhaimin Iskandar dalam paparan materi “Negara dan Poltiisk Kesejahteraan” yang digelar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/3/2021).
Gus AMI demikian Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu akrab disapa- mengatakan, langkah fundamental dan strategis harus dilakukanagar bangsa ini tidak mengalami krisis yang lebih dalam, yakni melakukan freorientasi arah politik kesejahteraan. Arah politik kesejahteraan ini, menurut dia, terletak pada komitmen negara dalam memberikan perluasan akses, kapabilitas, serta peluang kepada seluruh warga negara dalam meingkatkan taraf hidup, serta pengaturan institusional yang dapat menjamin terdistribusinya penciptaan kesejahteraan.
“Politik kesejahteraan ini, tentunya harus berdiri di atas landasan etis bahwa seluruh produk kebijakan negara harus mengemban satu pakta bahwa ia hadir untuk menyelamatkan dab menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ditambahkan Gus AMI bahwa politik kesejahteraan adalah instrumen kekuasaan yang menentukan pengelolaan dan redistribusi sumber daya. Selain itu, politik kesejahteraan harus menjadi landasan pijak yang kokoh dalam menopang sertga membingkai kebijakan negara.
“Bahkan, politik kesejahteraan itu harus juga menjadi parameter tunggal untuk mengukur apakah sebuah kebijakan yang dilahirkan telah meletakan pembenaran etis dalam seluruh proses dan implementasinya,” kata dia lagi.
Sedang untuk mewujudkan visi politik kesejahteraan tersebut, Muhaimin Iskandar menyebut empat langkah fundamental. Pertama, dalam jangka pendek maupun panjang, negara harus menjadikan siste jaminan sosial dalam arti yang sesungguhnya, sebagai apa yang disebut dengan backbine kesejahteran.
Kedua, Komitmen politik kesejahteraan harus dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara, melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian sebagi penopang sistem jaminan sosial. Ketiga, politik keserjahteraan selalu berpijak pada asas bahwa pertumbuhan ekonomi beserta hasil-hasil pembangunan yang dilahirkan harus berorientasi pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Keempat,menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif terhadap persoalan-persoalan publik, dimana langkah ini bisa dimulai dengan pencciptaan inovasi-inovasi pelayanan publik di seluruh altar birokasi negara.
“Namun tentunya, politik kesejahteraan ini hanya bisa diwujudkan dengan cara menggerakan bandul pendulum kebijakan negara ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Dan kebijakan-kebijakan yang diproduksi, harus bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat,” demikian disampaikan Muhaimin Iskandar. (Rls)
