Korupsi Penyelenggara Negara Karena Mental Rongsokan

by
Adilsyah Lubis, pegiat anti korupsi.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kasus Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menambah daftar penyelenggara negara yang terjerumus dalam kasus rasuah. Menurut pimpinan KPK, sepanjang 2020 tercatat ada 109 orang yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi, dan yang terbanyak adalah pihak swasta, disusul anggota Dewan, baik Pusat maupun Daerah.

Seperti halnya dengan kepala daerah atau pejabat negara yang sudah lebih dahulu dijebloskan ke penjara, Nurdin Abdullah diduga menerima suap dari kontraktor proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Pada hal, suap menyuap adalah bentuk korupsi seperti yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Terkait dengan maraknya pejabat negara tersangkut kasus korupsi, pengamat hukum dan penggiat anti korupsi Adilsyah Lubis saat dihubungi beritabuana.co, Rabu (13/2021) melihat, persoalan ini berkaitan erat dengan mentalitas pejabat, dan mereka yang ditangkap KPK itu bermental rongsokan.

“Pada umumnya pejabat yang sudah jadi terpidana korupsi tergiur dengan rayuan uang fee dari pengusaha. Mereka itu terbuai dan kemudian mengaku khilaf menerima sogokan. Sebut saja mental meraka tak.kuat untuk menolak fee yang jumlahnya sangat banyak,” kata Adilsyah.

Dia mencontohkan ayahnya yang pernah menjadi hakim di Mahkamah Agung (MA) di tahun 1957 sampai 1972. Diceritakan, pernah suatu kali datang seorang pengusaha ke rumah mereka dengan membawa hadiah. Apa yang terjadi ? “Ayah saya marah besar, memaki-maki itu pengusaha  itu dan kemudian melempar barang yang dibawa,” kata Adilsyah.

Jadi menurut mantan dosen di Universitas Trisakti ini, pejabat harus berani menolak setiap orang yang bertujuan memberi upeti. Namun, Adilsyah masih belum percaya dan yakin pejabat mudah dirayu dan tak berani menolak.

“Ini soal mental, misalnya ada pengusaha datang merayu memberi fee, kemungkinan besar pejabat yang bersangkutan tergoda dan mau menerima,” sebutnya.

Selain itu, dia juga melihat putusan hukum atas seorang pejabat negara yang terbukti korupsi masih terlalu lembek, sehingga belum menimbulkan efek jera. Rata-rata terpidana korupsi dijatuhi vonis antara 3 – 4 tahun. Hukuman tersebut menurut Adilsyah tidak memberi efek jera kepada yang lainnya atau membuat yang lain jadi berani melakukan korupsi.

“Ini yang harus di evaluasi, bagaimana koruptor dijatuhi hukuman yang berat, sehingga takut untuk korupsi,” tegasnya sembari menambahkan, perbuatan korupsi oleh pejabat negara sangat merugikan kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Adilsyah juga mengatakan, korupsi oleh pejabat negara bisa terjadi karena masih ada celah peluang yang mengundang untuk melakukan korupsi. Karena itu dia berpendapat, sistem manajemen harus terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *