BERITABUANA.CO, CIANJUR – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Cecep Syaepudin Zuhri merasa bersyukur dicabutnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang modal perusahaan Miras lantaran menimbulkan keresahan di masyarakat, dan mereka menolaknya.
“Wajar dari berbagai kalangan di Indonesia menolaknya. Termasuk PPP Kabupaten Cianjur menolak keras investasi Miras,” tandas Politisi PPP Kabupaten Cianjur, Cecep S.Zuhri, di kediamannya, Kamis, (4/3/2021)
Menurutnya, pencabutan Perpres Miras itu sangat tepat, karena bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan kebaikan. Apalagi negara kita rakyatnya mayoritas Islam. Di zaman nabi pun mengatakan, sumber dari kejahatan itu minuman memabokan yang menimbulkan tindakan di luar kesadaran yang bisa mengarah pada kriminal.
Dikatakannnya, dilarang saja masih menjadi sumber malapetaka, menganggu ketertiban, keamanan, kejahatan dan sebagainya seolah-olah tidak terkendali. Apalagi dilegalkan, bakal mendekati timbul peningkatan tindak kriminal.
Bila investasi miras dilegalkan berarti sama dengan mengundang malapetaka. Nantinya,
siapa yang bertanggung jawab ketika ada permasalahan terjadi beberapa hal di indonesia karena miras.
“Masyarakat dibawah hanya bisa menjawab, itu merupakan kesalahan anggota DPR RI tidak menolak keras adanya Legalitas dari pada Miras,”ucapnya.
Maka UU Omnibus Law yang isinya terkait dengan bertentangan ajaran agama dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menurutnya, perlu direvisi kembali atau diamandemen beberapa poin pasal atau protap yang bakal menimbulkan suatu bentuk terjadinya permasalahan yang muncul terjadi dari suatu bentuk kebijakan Omnibus Law tersebut.
“Saya sangat setuju dievaluasi dan diamandemen kembali, ditinjau kembali mengenai masalah UU yang dilegalitasnya menimbulkan permasalahan dikemudian hari, lebih baik dihapuskan dari sekarang”, katanya (YS)
