BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kemenpan RB) kepada unit kerja pelayanan teknis dalam peningkatan pelayanan masyarakat.
Dan untuk meraih predikat WBK/WBBM tersebut, setiap unit kerja harus komitmen dalam membangun Zona Integritas (ZI) terlebih dahulu.
”Artinya, pencanangan Zona Integritas ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan WBK/WBBM dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kajati Kalbar), Dr, Masyhudi, SH, MH saat memberi sambutan pada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, Rabu (10/02/2021).
Dijelaskan, Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen dalam mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya pada pencegahan korupsi guna peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diperbaharui dengan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019.
Menurut Masyhudi, ada lima langkah strategis yang perlu dilakukan dalam membangun Zona Integritas tersebut. Pertama, membangun komitmen, kemudian memberikan kemudahan pelayanan, lalu membuat program yang menyentuh masyarakat, selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi, yang terakhir menciptakan manajemen media.
”Lima langkah inilah yang perlu diperhatikan dalam membangun Zona Integritas guna mempercepat tercapainya predikat WBK/WBBM,” kata Masyhudi yang juga mantan Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung.
Diharapkan dengan tercapainya Zona Integritas yang menuju WBK/WBBM itu, lanjut Masyhudi, akan ada perubahan di delapan wilayah kerja. Masing-masing adanya perubahan pada manajemen, penataan perundang-Undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
”Saya berharap, satuan kerja (Satker) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar akan berhasil meraih predikat WBK/WBBM di tahun ini. Sehingga ke depan dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat,” kata Kajati Kalbar. Oisa
