BERITABUANA.CO, JAKARTA – Salah seorang putra Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak puas dengan permintaan maaf anggota Komisi V DPR RI, A Bakri HM setelah sebelumnya menyebut ‘NTT Istimewaannya Komodo Saja’. Akibatnya, politisi dari PAN ini diminta menyampaikan maafnya secara khusus.
“Pernyataan maaf khusus yang disampaikan secara terbuka di hadapan media massa, tak hanya penting untuk meredam sentimen psikososial warga NTT, tetapi lebih penting lagi untuk soliditas rasa kebangsaan kita sebagai saudara-saudari sebangsa dan setanah air Indonesia,” kata Viktus Murin yang dihubungi beritabuana.co lewat ponselnya, Senin (1/2/2021).
Setelah ramai di media sosial , Bakri diketahui menyatakan minta maaf setelah ditanya wartawan. Namun, bagi Viktus Murin, permintaan maaf karena pertanyaan wartawan belum cukup. Karena itu Bakri disarankan membuat pernyataan permintaan maaf lewat media massa.
“Untuk meredakan polemik yang tidak perlu, dan meredam ketersinggungan warga NTT yang juga telah ramai terekspresikan di media sosial, sebaiknya Pak Bakri membuat konferensi pers khusus untuk menyampaikan permohonan maafnya,” kata Viktus.
Seperti diketahui, dalam rapat di Komisi V DPR minggu lalu, A Bakri HM membuat pernyataan bahwa NTT Istimewaannya Komodo Saja. Rupanya, ucapan ini menjadi viral di media sosial. Tidak hanya Viktus, masyarakat NTT lain juga tersinggung dengan pernyataan Bakri dan mengecamnya.
Bakri sendiri sudah meluruskan apa yang dimaksud, dia tidak bermaksud merendahkan NTT. Ucapannya kata dia hanya karena kecemburuan sesaat, karena menurutnya, pemerintah tidak memberi perhatian terhadap wisata di daerah lain, sementara anggaran wisata untuk NTT begitu besar.
Viktus Murin mengaku, sebagai warga negara kelahiran NTT, rasa ke Indonesiannya sangat terganggu mendengar pernyataan Bakri tersebut. Dia menegaskan, pernyataan NTT Istimewaannya Komodo Saja tidak patut, sebab terkesan sangat meremehkan potensi pariwisata nasional yang ada di NTT.
“Wawasan kebangsaan yang bersangkutan patut untuk dipertanyakan! Apakah NTT bukan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pariwisatanya pun tidak perlu mendapatkan perhatian khusus dari negara?” ucap Viktus.
Mantan Sekjen Presidium GMNi ini berpendapat, dalam konteks hirarkis kelembagaan negara sekaligus tata krama bernegara, seorang anggota DPR RI adalah wakil dari seluruh rakyat Indonesia. Anggota DPR RI bukan hanya mewakili suara pemilih sebatas teknis wilayah daerah pemilihan atau Dapil, melainkan dalam perspektif simbolik kenegaraan merupakan wakil dari seluruh rakyat Indonesia.
“Setiap keputusan yang dihasilkan oleh persidangan resmi di DPR RI merupakan representasi dari keputusan lembaga negara, aspirasi Dapil praktis telah melebur dan menyatu dalam keputusan lembaga. Dalam setiap keputusan lembaga DPR RI, tidak akan ada lagi keputusan yang secara tersurat memilah-milah rakyat Indonesia berdasarkan Dapil,” tegas Viktus yang juga mantan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar periode 2017-2019.
Tokoh Kristiani Tahun 2018 pilihan Majalah Kristiani NARWASTU ini mengingatkan kepada Bakri, agar lebih berhati-hati dan bijaksana apabila hendak mengungkapkan pernyataan resmi di forum resmi persidangan DPR RI.
“Para pejabat publik mengambil hikmah dari peristiwa tidak mengenakkan semacam ini. Jangan sampai pejabat publik mengeluarkan pernyataan yang tidak bijaksana yang dapat memicu sentiment etnosentrisme. Ini sangat berbahaya bagi soliditas ikatan keindonesiaan dan rasa kebangsaan kita semua,” tegas Tenaga Ahli Ketua MPR Bambang Soesatyo ini. (Asim)
