KMI Sayangkan Sikap Ribka yang Menolak Divaksin Corona

by
Ketua JAMMA Jakarta, Edi Homaidi. (Foto: Dok. Pribadi)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi menyayangkan sikap Anggota Komisi IX DPR RI dari F-PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning yang menolak untuk disuntik vaksin Covid-19. Apalagi, penolakan itu dilontarkannya di ruang publik, saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang diliput media.

“Mestinya Mbak Ribka jangan menyampaikan (penolakan) itu diruang publik. Kalau pun tidak mau divaksin Corona, itu hak pribadi, tapi jangan diumbar kepublik,” kata Edi Homaidi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/1/2021) menyikapi pernyataan Ribka Tjiptaning tersebut.

Edi Homaidi khawatir pernyataan Ribka yang menolak untuk divaksin itu, bisa berimbas ke masyarakat yang pada akhirnya menolak untuk divaksin Corona. Padahal, pemerintah sedang gencar-gencarnya berupaya keras untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin.

“Bapak Presiden Jokowi saja dengan sukarela menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Corona. Itu kan bukti kalau Bapak Jokowi lebih mementingkan rakyatnya, ketimbang diri sendiri,” ucap eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Sebelumnya, saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menkes B udi Gunadi Sadiin, Ribka secara tegas menyatakan tidak mau divaksin mau pun sampai yang usia 63 tahun bisa divaksin. Bahkan, dirinya dan anak cucunya lebih baik membayar denda karena menolak divaksin Covid-19.

“(Umur) saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap. Misalnya saya hidup di DKI Jakarta, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek,” tegas Ribka.

Ribka juga mempertanyakan pihak Bio Farma, juga masih mengatakan belum uji klinis ketiga. Pada kesempatan itu, Dirinya menceritakan pengalamannya kepada Menkes Budi Gunawan Sadikin saat dulu ada vaksin volio untuk antivolio, malah lumpuh di Sukabumi, Jawa Barat.

“Kemudian anti kaki gajah di Majalaya, Jawa Barat, ada yang korban meninggal dunia 12 orang. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, lalu masuk ke indonesia dengan 1,3 triliun. Itu waktu saya ketua Komisi IX, masih ingat saya,” sebut politisi perempuan PDIP itu. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *