Kedepankan Diplomasi, MPR: Pemerintah Antisipasi Potensi Perang di Laut Cina Selatan

by
Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan. (Foto: Humas MPR)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menegaskan agar Pemerintah memberikan perhatian khusus dan tetap siaga di Perairan Natuna Utara. Pasalnya, sambung dia, Laut Cina Selatan yang bersentuhan dengan Laut Natuna Utara kian hari kian memanas lewat perseteruan Cina dan Amerika Serikat (AS).

“Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian khusus dalam membangun kekuatan militer untuk meminimalisir bahkan mencegah dampak apabila terjadi perang terbuka,”kata Syarief dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/1/2021).

“Sebab, jika terjadi perang terbuka di Laut Cina Selatan maka seluruh negara Asia Tenggara termasuk Indonesia akan merasakan dampaknya,” tambahnya.

Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan ini menyebutkan, perseteruan ini tidak boleh dianggap remeh.

“Cina yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan nine dash line menyebabkan Amerika Serikat juga turut ikut campur. Kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka dua negara besar di Perairan Cina Selatan,” paparnya.

Bahkan, sambung dia, potensi terjadi perang terbuka memang semakin terlihat ketika pesawat perang terbesar Cina Y-20 dikabarkan mendarat di pulau buatan bernama Fiery Cross Reff. Apalagi, Cina yang sejak awal mengklaim Laut Cina Selatan tengah juga membangun pulau buatan yang menjadi pangkalan militer di sana.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah mengirim dua kapal induknya, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan ke Laut Cina Selatan untuk menjalani latihan tempur pada 23 Juli yang lalu. Tak cuma dua kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengerahkan dua kapal penjelajah dan dua kapal perusak dalam latihan tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan, Indonesia harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman, daya gertak, dan menguatkan pertahanan Indonesia terutama di perbatasan. Ia pun meminta pemerintah harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi perang yang mungkin saja terjadi, terutama di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Perairan Natuna Utara.

“Pemerintah mengedepankan pendekatan diplomasi, sebagaimana yang pernah ditunjukkan pada Pemerintahan SBY yang membangun diplomasi dengan semangat million friends and zero enemy. “Akan tetapi, jika memang terpaksa ada perang terbuka, maka Indonesia juga harus memperkuat militernya untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi wilayah Indonesia,” pungkas Syarief. (Jal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *