BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan bahwa pembukaan atau normalisasi hubungan diplomatik Indonesia- Israel menjadi bahasan menarik di dalam negeri di penghujung tahun 2020, kemarin.
Dimana, sambung dia, Indonesia tetap mengambil sikap konsisten untuk tidak membuka hubungan di Israel. Di tengah, negara Timur Tengah yang mengambil tawaran dari Amerika Serikat (AS), seperti Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain, Maroko menyusul kemudian Oman, Tunisia, Pakistan dan Arab Saudi.
“Sedangkan Indonesia tetap konsisten menutup pintu bagi Israel,” kata Basarah dalam keterangan tertulisnya terkait refleksi akhir tahun, dimuat Jumat (1/1/2021).
Dikatakan dia, meski pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel sebenarnya wajar, lantaran kedua belah pihak akan diuntungkan dengan hubungan
langsung, bukan seperti selama ini.
“Dimana negara ketigalah yang mendapatkan untung dalam bentuk rente dagang, tenaga kerja, investasi keuangan, teknologi, turisme, dan lain-lain,” ujarnya
Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan, sambung Basarah tetap mendukung solusi dua negara seperti yang ada dalam Resolusi PBB tahun 1974. Menurut resolusi ini, selama Palestina belum merdeka, pembukaan hubungan diplomatik ini patut ditolak.
“Bahkan Presiden Soekarno pada 1962 pernah menyatakan bahwa ‘selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina sendiri, selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel’,” kutip Basarah.
Fraksi PDI Perjuangan, kata Basarah mengklaim konsisten berpegang pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.
“Jadi jelaslah bahwa selama Israel masih dipandang oleh bangsa Indonesia menjajah Palestina, pembukaan hubungan diplomatik akan selalu ditolak,” pungkasnya. (Jal)
