Kemenhub Evaluasi Hibah 131 Unit Kapal Pelra ke Pemda

by
Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub, Raden Yogie Nugraha saat FGD evaluasi pemanfaatan hibah kapal Pelra oleh Pemda.

BERITABUANA.CO, BANDUNG – Saat ini Kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebanyak 138 unit dengan rincian 131 unit telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, 6 unit belum dikirim dan 2 unit masih dalam proses hibah kepada Pemerintah Daerah.

Adapun rincian Kapal Pelra yang telah diserahterimakan kepada Pemda sebanyak 131 unit kapal, antara lain Pulau Sulawesi sebanyak 36 unit kapal, Pulau Nusa Tenggara 14 unit kapal, Pulau Papua 10 unit kapal, Kepulauan Maluku 18 unit kapal, Pulau Kalimantan 6 unit kapal, Pulau Sumatera 40 unit kapal, dan Pulau Jawa sebanyak 7 unit kapal.

“Dalam kaitannya dengan pengelolaan kapal pelayaran rakyat yang telah dihibahkan, Pemerintah Daerah memiliki beberapa kewajiban, antara lain wajib mengelola kapal dengan baik dan benar, mengoperasikan kapal sesuai trayek, merawat kapal secara berkala, menyediakan Sumber Daya Manusia pengelola dan operator kapal, menyediakan anggaran yang cukup untuk mengelola, mengoperasikan dan merawat kapal, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta melaporkan kondisi teknis kapal, operasional kapal, manfaat serta kendala yang dihadapi,” kata Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub, Raden Yogie Nugraha dalam acara FGD Evaluasi Pemanfaatan Kapal Pelayaran Rakyat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah di Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/11/2020).

Menurutnya, tujuan dari pelaksanaan FGD ini dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat manfaat hibah kapal pelayaran rakyat di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, serta guna menjamin ketersediaan dan keberlanjutan infrastruktur angkutan laut.

“Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk menyelaraskan program kita yang memihak kepada pengembangan usaha dan armada angkutan laut nasional,” tukas Yogie.

Menurutnya lagi, semua pihak harus terus bekerja keras dengan penuh inovasi untuk mendukung penuh program Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya Program Strategis Nasional dalam rangka mewujudkan konektivitas transportasi laut melalui pengembangan Pelayaran Nasional dan pelabuhan agar dapat menjangkau wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) sehingga perekonomian di daerah dapat meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Gede Pasek yang turut serta menjadi narasumber secara virtual menyampaikan dalam paparannya bahwa terdapat 4 hal yang perlu disiapkan oleh penerima hibah, yaitu kecukupan crew ABK, SOP operasional kapal, manajemen operasional kapal dan komitmen keberlangsungan kapal.

Terkait realisasi hibah, jelas Gede Pasek, ia berharap konektivitas angkutan barang atau penumpang dari Pelabuhan Pengumpan/Pengumpul ke Pelabuhan Terpelosok/Dangkal/Angkutan Sungai dan Danau dapat terwujud. Ia juga berharap dapat terwujudnya kerjasama antara Pemda dengan Pengusaha Pelayaran Rakyat setempat, peningkatan kompetensi SDM dan kewirausahaan secara menyeluruh, serta peningkatan perekonomian di daerah pedalaman/terluar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Saya berharap FGD ini dapat menghasilkan cara-cara yang inovatif serta terobosan-terobosan,” tambahnya. (Yus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *