BERITABUANA.CO, JAKARTA — Kritik dari partai politik pendukung pemerintah bukan ancaman bagi koalisi, melainkan instrumen penting untuk menguji kebijakan eksekutif. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menilai kritik harus dikembalikan ke mekanisme konstitusional agar demokrasi tidak terjebak pada konflik personal dan perdebatan tanpa data.
Fahri yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan pandangan itu dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertema “Memahami Statecraft, Dinamika Koalisi & Kritik di Indonesia”, Jumat (11/9/2026) malam.
Menurut Fahri, Indonesia sebagai negara besar dengan 38 provinsi, ribuan kecamatan, dan puluhan ribu desa membutuhkan kritik tajam dari berbagai perspektif. Masukan tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak terputus dari persoalan masyarakat di lapangan.
Ia sekaligus menyoroti belum optimalnya fungsi pengawasan DPR. Padahal, parlemen memiliki instrumen konstitusional, mulai dari hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat.
“Pengawasan terhadap eksekutif merupakan ranah mutlak lembaga legislatif yang telah digaji, dibekali hak imunitas, serta instrumen resmi oleh rakyat, bukan tugas pihak-pihak di luar sistem pemerintahan,” kata Fahri.
Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu mengingatkan, lemahnya pengawasan parlemen membuat kritik kebijakan melebar ke ruang publik dan melibatkan komika, pemuka agama, serta masyarakat umum. Ia mendorong penguatan mekanisme pengawasan agar kritik berbasis data dapat diselesaikan secara kelembagaan.
Ia juga meminta ormas, buruh, guru, dan pemuka agama tidak terjebak mengambil alih fungsi oposisi politik. Menurut dia, organisasi seperti Muhammadiyah lebih ideal ketika memusatkan energi pada pembangunan sekolah, rumah sakit, kegiatan amal, serta peningkatan produktivitas masyarakat.
Berbekal pengalaman hampir 30 tahun di Parlemen, Fahri menilai kritik publik yang mempersonalisasi konflik antara individu dan presiden tidak menghasilkan solusi substantif. Politisi, katanya, harus berperan sebagai pendidik publik agar masyarakat memahami tatanan bernegara secara benar.
Fahri turut mengapresiasi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada puncak HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Ia menyebut pertemuan itu sebagai momentum positif bagi demokrasi dan cita-cita Indonesia menjadi kekuatan besar dunia. (Ery)
