BERITABUANA.CO,. JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengapresiasi kinerja Menteri Sosial (Mensos),Juliari P Batubara dalam penyaluran program dana bantuan sosial (Bansos) di masa pandemi virus corona atau Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 ini. Sebab menurut dia, penyaluran program Bansos di masa pandemi dengan dikondisi normal, tentunya sangat berbeda situasinya.
“Mengenai bantuan sosial masa pandemi covid dengan normal, itu berbeda. Dimasa Pandemi, saya harus acungi jempol terhadap menteri kita ini memang dalam bayangan kita semerautnya luar biasa, karena (kondisi seperti ini) memang tiba-tiba terjadi,” kata Marwan dalam acara diskusi dialektika demokrasi bertajut “Bantuan Sosial Sudahkah Tepat Sasaran?”, di Ruang Diskusi Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (19/11/2020).
Dalam kesempatannya itu, Marwan juga menyarankan agar kedepannya Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi pusat danta kemiskinan. Sehingga, sambung dia, namanya data kemiskinan berada di kementerian yang kini dipimpim Menteri Juliari.
“Kalau kita melihat sekarang, bantuan sosial pemerintah jangan kita melihat hanya di kementerian sosial, diseluruh kementerian itu ada bantuan sosialnya. Bahkan, kalau kita gabung semua itu Pak (menteri), rasanya sudah kaya itu semua (penerima Bansos,red). Karena itu mari kita bersama desak pemerintah, kita yakinkan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) itu harus ada di Kemensos,” tambah politikus PKB itu.
Dengan begitu, lanjut Marwan, tidak ada lagi ada yang berfikir untuk membuat program sendiri tanpa berkordinasi dengan Kemensos.
“Akhirnya orang tidak bisa membuat program sendiri. Sasaran saya untuk (bantuan) listrik harus sekian, sasaran saya untuk kesehatan sekian, sudah diaudit itu, dan ternyata setelah dikumpulkan orang bisa menjadi kaya, cukup pinjaman modal hanya 20 juta pak, ternyata setelah kita kumpul bantuan sosial dari semua jenis, itu yang bisa 30 juta persatu keluarga,” sebut dia.
Diakui dia, memang terkadang dalam perbaikan suatu data agak lambat waktunya, sehingga orang keburu meninggal baru datanya sampai, inikan kelamaan.
“Itulah persoalan yang kita hadapi, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat bapak menteri untuk meyakini kementerian ini sebetulnya bisa menjadi data terpadu untuk kemiskinan. Sehingga pemerintah bisa meletakkan program pembangunan nya lewat data kemiskinan itu,” pungkas dia. (Jal)
