Legislator PKS Dorong Asosiasi Pengusaha Hortikultura Komitmen Perhatikan Nasib Petani

by
Anggota Komisi IV DPR RI dari F-PKS, Johan Rozihan.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, H. Johan Rosihan, ST menyampaikan pandangannya terkait permasalahan ekspor dan impor produk hortikultura dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IV DPR RI bersama Pengurus KADIN serta beberapa asosiasi pengusaha dan petani hortikultura, pada hari Rabu (11/11/2020) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Johan mendorong agar para pengusaha yang tergabung dalam berbagai asosiasi dapat berperan aktif serta mendukung agar Indonesia bisa menjadi juara produk hortikultura.

“Para pengusaha harus punya kepedulian dalam kegiatan bisnisnya, agar turut berperan menjadikan Indonesia memiliki keunggulan dan daya saing hortikulura,” ujar Anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Dia juga meminta para pengusaha agar tetap memperhatikan nasib petani dalam proses tata niaga hortikultura, karena ia merasa sangat prihatin dengan kondisi petani di lapangan. Produk para petani, lanjut Johan, seringkali tidak bisa diserap oleh pasar dan dihargai dengan harga murah, yang menyebabkan nasib petani sangat memprihatinkan

“Padahal sektor pertanian terus tumbuh positif namun tidak berdampak pada perbaikan nasib petani. Saya berharap setiap pengusaha punya komitmen kuat untuk membantu petani dan peduli dengan nasib petani saat ini,” cetus Johan.

Legislator dari Dapil NTB I ini, juga menghimbau agar seluruh asosiasi pengusaha turut mendukung paradigma membangun kemandirian produksi dalam negeri, terutama produk hortikultura. Karena potensi sangat besar dan menjadi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan daya saing hortikultura di pasaran internasional.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menandaskan agar setiap pengusaha berkomitmen dengan kewajiban wajib tanam sesuai RIPH nya masing-masing dan dalam pelaksanaannya Johan mendukung berjalannya kebijakan ekspor impor yang transparan dan akuntabel dalam pengaturan dan penetapan RIPH untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dan pungutan liar.

“Harus ada komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan petani untuk memajukan produk hortikultura kita sebagai juara dan bisa memperbaiki kesejahteraan petani kita,” tutup Johan. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *