BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemsos), telah memberikan program bantuan sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). BST ini telah disalurkan kepada penerima manfaat yang ditargetkan untuk 9 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di 33 Provinsi Indonesia.
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), penyaluran dana BST ini telah memasuki pada tahap 7 (tujuh), dimana yang menjadi sasaran program ini adalah mulai dari warga miskin hingga warga yang terdampak langsung pendemi virus corona atau Covid-19.
Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Pangkalpinang, Azmat Nuzul Pasa saat menggelar Talk Show oleh salah satu radio di Pangkalpinang, Senin (9/11/2020) kemarin, menyatakan BST ini adalah satu program yang ditujukan untuk memperkuat penanganan pendemi Covid-19. Sasarannya adalah orang-orang miskin, rentan miskin, dan yang terdampak pendemi Covid-19.
Dia menjelaskan, warga yang berhak menerima BST ini adalah warga yang sudah terdata melalui Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS), sehingga penerima BST sudah terverifikasi terlebih dahulu berdasarkan data yang terpusat dari Kementerian Sosial.
“Bansos tidak lepas dari ketersediaan data, nah Bansos ini datanya dari DTKS, kami bekerjasama dengan PT Pos saat penyaluran yang didampingi para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kelurahan dan kecamatan,” terang Rika.
Merespon hal itu, Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bangka Belitung Bidang Organisasi, Jazzkyanda mengungkapkan perlu adanya sinkronisasi data penerima BST agar bantuan yang disalurkan lebih tepat sasaran. Aktivis kepemudaan ini menjelaskan, bahwa penyaluran BST kerap kali menjadi masalah. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran dana BST hanya berbasis data terpusat, sementara penerima BST yang tidak terdata akibat terdampak pendemi Covid-19 tidak tersentuh oleh BST tersebut.
“Bisa kita bayangkan data dari pusat di validasikan beberapa bulan yang lalu, sementara berbicara perekonomian dan mobilitas sosial sangat dinamis, akibatnya yang berdampak langsung terhadap Covid-19 tidak merasakan manfaat dari BST ini,” jelasnya.
Oleh karena Jazzkyanda menghimbau agar pihak yang terlibat langsung dalam penyaluran BST ini untuk kembali memvalidasi data penerima BST berdasarkan fakta dan kondisi warga di setiap desa atau kelurahan, sehingga BST ini dapat dirasakan langsung manfaatnya kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga mengatakan butuhnya kesadaran dan keaktifan masyarakat untuk melapor kepada pemerintah desa atau kelurahan apabila dirasa memang berhak mendapatkan bantuan sosial ini. Termasuk melaporkan apabila ada warga yang dirasa mampu perekonomiannya untuk diberikan BST tersebut kepada orang lain yang lebih membutuhkan.
Dalam dialog yang bertemakan “Penyaluran dan Manfaat BST: Semangat Optimisme Ekonomi Indonesia” ini dijelaskan pula metode penyaluran BST yang dilakukan oleh Kantor Pos.
Menurut Kepala Kantor Pos Pangkalpinang Azmat Nuzul Pasa, ada 4 metode penyaluran BST yang dilakukan oleh Kantor Pos. Pertama, mengarahkan para penerima bansos untuk datang langsung ke Kantor Pos terdekat.
Kedua, melalui komunitas dengan mendekatkan pengambilan bantuan di kelurahan atau gedung balai desa, Ketiga yakni dengan mengunjungi langsung rumah warga yang berhak menerima.
“Hanya saja, metode ini biasa digunakan untuk penerima yang menderita cacat atau disabilitas,” katanya.
Keempat, dengan metode rekening melalui giro di Android. Menurutnya, cara ini cukup mudah dengan hanya mengunggah aplikasi di Play Store yang dicairkan tiap bulan ke rekening penerima bantuan.
Sedang Kepala Dinas Sosial Pangkalpinang Rika Komarinah menambahkan, sejauh ini belum ditemukan kendala dalam penyaluran BST di Kota Pangkalpinang, hal ini lantaran wilayah kotanya yang cukup strategis dan kategori penerima bantuan sosial di Kota Pangkalpinang mudah di verivikasi, misalnya kategori warga miskin di Kota Besar sangat berbeda dengan kategori warga miskin di Kota Pangkalpinang.
Ia mencotohkan di kota besar masih ditemui warga yang mempunyai rumah dengan alas tanah, sementara di Kota Pangkalpinang tidak lagi ditemui rumah yang ber alaskan tanah. Sehingga kategori kemiskinan di Kota Pangkalpinang hanya berdasarkan pendapatan yang minim dari setiap Kepala Keluarga.
Meski demikian, Jazzkyanda kembali menyampaikan masukannya terkait efektifitas BST ini. Menurutnya dengan segala kondisi dan permasalahan saat pendistribusian BST ini cukup efektif dalam membantu perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Apabila kita berbicara jangka pendek tentu ini sangat efektif, namun jika berbicara efektifitas dari sisi pemanfaatan BST ini untuk tepat sasaran, tentu perlu dikoreksi berdasarkan data yang telah di inventarisir dan valid,” jelas Jazzkyanda.
Melanjutkan pernyataanya, Kepala Kantor Pos Pangkalpinang, Azmat juga mengaku bahwa memang ditemui kendala serupa dalam proses pendistribusian Bansos ini. Oleh karena itu, ia mengaku pihaknya senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik masalah data penerima bantuan maupun berkoordinasi terkait proses penyaluran bantuan yang sampai hingga ke desa-desa.
Diakhir dialog ketiga narasumber menyampaikan harapan dan pesannya terhadap penyaluran BST.
“Kami berharap warga jujur kepada dirinya sendiri apabila sudah menerima bantuan sosial dalam bentuk program apapun,” imbuh Rika seraya juga berharap pendemi ini segera berakhir dan warga tidak terpancing dengan isu negatif mengenai Bansos.
Ia juga mempersilahkan apabila ada warga yang dirasa berhak menerima bantuan ini namun belum terdaftar untuk melaporkan kepada pihak kelurahan maupun pemerintahan desa untuk didaftarkan ulang sebagai penerima bansos.
Kepala Kantor Pos Pangkalpinang Azmat juga menghimbau agar warga yang datang untuk menerima bantuan senantiasa datang tepat waktu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta membawa dokumen penerima bantuan yang lengkap.
Sementara Jazzkyanda juga berharap dengan adanya sosialisasi BST ini warga lebih paham dengan proses dan mekanisme bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Namun Ia menegaskan jangan sampai pendistribusian Bansos menjadi klaster baru pendemi COvid-19.
Dia menyarankan kepada Dinas Sosial untuk menyiapkan hotline Bansos agar masyarakat dapat selalu mencari informasi dan melaporkan tentang kondisi bantuan sosial yang masyarakat alami.
Rencananya BST akan terus diberikan hingga tahapan sembilan yang ditargetkan akan selesai hingga awal bulan Desember Tahun 2020. (Asim)
