BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban mengatakan perlunya diadakan persiapan matang dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini, kata dia, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar program vaksinasi jangan dilakukan dengan tergesa-gesa.
“Dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya dan imunogenitasnya. Termasuk keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan,” jelas Zubairi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10/2020).
Dari data yang ada, lanjut Zubairi, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9 ribu relawan. Namun, hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15 ribu relawan.
“Ada unsur kehati-hatian juga dilakukan Negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa,” ungkapnya.
Dalam situasi pandemi, WHO memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu. Di Indonesia, lembaga tersebut adalah BPOM.
“Dalam melakukan atau menentukan hal ini, PB.IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA. Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya,” turur Zubairi.
Lantan, ia pun menekankan bahwa pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif. Termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi.
“Keamanan dan efektifitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB.IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” tutup Zubairi. (Kds)
