BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dugaan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut Polri telah berbelanja untuk keperluan pengamanan demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), senilai Rp408,8 Miliar sejak pertengahan September 2020 lalu, harus ada pembuktian data agar tidak menjadi fitnah.
Pendapat ini disampaikan Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Humaidi melalui keterangan teetulisnhya, Sabtu (10/10/2020) menanggapi pernyataan peneliti ICW, Wana Alamsyah soal belanja Polri tersebut.
ICW menyebut ada lima paket belanja yang diduga berkaitan dengan demo penolakan Omnibus Law, dimana total pengadaan kelima paket tersebut adalah, Rp408,8 Miliar, dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu, sekitar 1 (satu) bulan lamanya.
Melanjutan pernyataannya, Edi meyakini kalau belanja yang dilakukan pihak Polri untuk keperluan pegamanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan mulai digelar pada 9 Desembe medatang.
“Sebagaimana disampaikan pihak Mabes Polri kalau pembelian peralatan akan disebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia, terutama daerah yang menggelar Pilkada,” kata dia mengutip penjelasan yang disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono.
Untuk itu, dirinya berharap ICW bisa membeberkan data-data yang akurat, sehingga bukan sekedar menduga-duga yang nantinya akan menjadi fitnah terhadap institusi Polri.
“Kalau apa yang disampaikan oleh ICW itu tidak benar, tentunya bisa merusak citra Polri dimata publik. Jadi saran saya, sampaikan lah denga data-data yang akurat,” saran Edi Humaidi.
Sebelumya, pihak Mabes Polri telah membantah kalau ada anggapan bahwa pengadaan untuk pengamanan demo UU Ciptaker. Menurut Argo, belanja peralatan tahun ini tidak langsung dipakai dan baru akan dipakai untuk tahun depan. Termasuk juga anggaran yang dibelanjakan pada September 2020 lalu.
“Pengadaan di Kepolisian direncanakan dan diajukan ke DPR tahun ini. Untuk dilaksanakan tahun depan,” tegas Kadiv Humas Polri itu. ***
