BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menanggapi dengan tenang soal beredarnya iklan di toko online penjualan Gedung DPR/MPR. Dia menyatakan hal tersebut hanya joke atau lelucon yang tidak pada tempatnya.
“Gak apa-apa, itu joke sebagai proses pendewasaan kita walaupun itu tidak lazim, insinuatif,” kata Indra Iskandar menjawab wartawan di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Rabu (7/9/2020).
Keberadaan Gedung DPR, MPR dan DPD RI di kawasan Senayan Jakarta, menurut Indra adalah aset milik negara, dalam hal ini urusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Karena itu, dia mengaku joke yang dimunculkan melalui media sosial itu tidak diketahui maksudnya.
“Jika ada masyarakat yang mendukung lembaga DPR atau MPR, maka di sisi lain ada juga masyarakat yang kecewa,” ucapnya.
Sehingga Indra menyarankan supaya maksud pemasangan iklan Gedung DPR/MPR di jual supaya ditanyakan langsung kepada si pembuat iklan.
“Tanya sama mereka yang beriklan. Tetapi ini adalah aset negara,” imbuhnya.
Menjawab pertanyaan, Indra Iskandar mengatakan, pihak kepolisian mengambil tindakan tegas kepada si pembuat iklan, karena iklan tersebut adalah joke yang tidak pada tempatnya.
“Polisi silahkan tindak lanjuti,” tambahnya lagi.
Seperti diketahui, Gedung DPR/MPR dijual beredar di toko online. Dalam beberapa penawaran Gedung DPR dijual beserta isinya.
Di salah satu marketplace dengan warna dominan oranye, Gedung DPR dijual seharga Rp 99 ribu saja. Akun yang menjual menyertakan foto gedung DPR dalam penawarannya.
“Silahkan kalau yang mau beli, kalau saya sih nggak mau,” tulis akun tersebut dalam penawarannya, seperti dilihat pada Rabu (7/10/2020). Bahkan ada juga yang menjual lebih murah. Gedung DPR beserta isinya cuma dipatok dengan harga Rp 10 ribu.
Gedung DPR dijual juga ada di marketplace warna hijau. Gedung DPR beserta anggotanya dijual Rp 100 ribu di sana.”GEDUNG 80% MASIH BAGUS MINUS ISINYA SUDAH BOBROK,” ujar akun yang menawarkan dalam keterangan produknya.
DPR sendiri memang menjadi sorotan beberapa hari ini, hal itu terjadi setelah UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan dalam Rapat Paripurna Senin lalu.
UU Omnibus Law Cipta Kerja telah menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Gelombang protes dan penolakan terjadi.
Aksi jual Gedung DPR bukan cuma sekali ini saja terjadi. Di tengah panasnya gelombang aksi menolak RUU yang melemahkan KPK di DPR September tahun lalu, iklan gedung DPR dijual menghiasi toko online.
Dalam iklan disebutkan gedung DPR dijual beserta anggota dewannya. Harganya cuma Rp 1.
“Rp 1 Dijual Cepat Gedung DPR beserta anggota dewannya,” tulis salah satu akun pada salah satu marketplace, dikutip Rabu (25/9/2019). (Asim)
