BERITABUANA.CO, SERANG – Politik uang (money politic) diyakini yang masih mewarnai penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Fenomena ini dinilai sulit dihilangkan karena belum adanya kesadaran semua pihak tentang pentingnya pilkada yang bersih dari praktik politisasi uang.
Kekhawatiran ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) di MPR RI, Muhammad Arwani Thomafi dalam diskusi bertema “MPR Rumah Kebangsaan” saat acara Press Gathering Pimpinan MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Serang, Banten, Sabtu malam (5/9/2020).
Arwani mengatakan money politic pada dasarnya merupakan pilihan politik. Kalau saja semua memiliki kesadaran tinggi akan bahaya politik uang maka pelaksanaan pilkada yang menjadi pesta demokrasi masyarakat di daerah diyakini akan membawa masyarakatnya menjadi lebih baik.
“Ini menjadi salah satu tugas MPR RI, adalah menjaga “kebersihan” dari semua yang ada dalam rumah kebangsaan itu,” kata dia.
Isu politik uang dalam pilkada disinggung Arwani menyusul pernyataan Menko Polhukkam Mahfud MD yang memastikan politik uang sulit dihilangkan dalam pilkada. Pernyataan Mahfud menjawab keresahan praktik politik uang yang masih mewarnai pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang, sehingga diusulkan pemilihannya diubah tidak lagi diserahkan secara langsung kepada rakyat tetapi diserahkan kembali melalui DPRD setempat.
Mahfud mengatakan sebenarnya sama saja, karena perbedaannya hanyalah pada modusnya saja. Mahfud berkelakar kalau diberikan kepada rakyat secara langsung maka politik uang pembayarannya menjadi eceran, sedangkan kalau diberikan kepada DPRD maka pembayarannya menjadi borongan karena diberikan kepada parpol.
Lebih jauh, Arwani menjelaskan sebagai lembaga tinggi perwakilan rakyat yang mewadahi DPR RI dan DPR RI, maka MPR bisa menjadi satu-satunya harapan terakhir dari semua pihak dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Karena yang tidak boleh ditawar adalah menguatkan pondasi bangunan kebersihan semua yang ada dalam rumah kebangsaan ini. Itu menjadi tugas semua ikut menjaga rumah kebangsaan MPR ini sehingga mampu betul-betul menjiwai pelaksanaan pemerintahan ini,” ucap Arwani.
Soal politik uang itu sendiri, ia mengaku susah menebak dari mana munculnya (politik uang). Sebab bisa saja datangnya dari pasangan calon sebagai peserta pilkada, bisa dari partai politik, bahkan datangnya bisa dari masyarakatnya sendiri sebagai pemilih.
“Tapi saya pernah mengurai itu, tradisi itu calon yang memulai,” kelakar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Arwani mengatakan dari beberapa pilkada di daerah yang ia temui, ada partai politik yang berupaya menegakan aturan main dengan menolak mahar politik tetapi justru tim pendukung paslon yang selalu mendesak dan mendorong-dorong agar parpol menerima uang agar bakal paslon mendapat rekomendasi dari partai bersangkutan.
“Parpolnya meminimalisir, tapi paslonnya yang nguber-nguber,” sebut Wakil Ketua Umum PPP ini.
Dia mengungkapkan inisiatif money politic yang dilakukan pasangan calon selaku peserta pilkada, acapkali juga datang dari masukan tim support paslon seperti lembaga survei maupun konsultan politiknya. Arwani mengkritik konsultan politik yang justru mengajarkan paslon untuk melakukan cara-cara menyimpang seperti praktik money politic.
“Saya kritisi itu karena tidak hanya partai politik tapi kita minta juga support dari lembaga survei, teman-teman pakar gunakan kepakarannya untuk meminimalisir politik uang bukan malah nunjukin,” ujar Wakil Ketua Umum PPP ini.
Politik uang tidak selalu datang dari pasangan calon sebagai peserta pilkada, Arwani mengatakan keinginan munculnya praktik politik uang juga muncul dari masyarakat sendiri.
“Ada juga yang seperti itu. Paslon memiliki visi dan misi, tapi masyarakat punya keinginan lain. Kalau nggak ada uangnya maka nggak mau nyoblos (pasangan calon bersangkutan),” ungkap Arwani.
Selain Arwani, diskusi juga menghadirkan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua Kelompok Kerja DPD RI di MPR Insiawati Ayus, dan Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Andi Akmal Pasludin. (Kds/Jimmy)
