BERITABUANA.CO, JAKARTA – Lembaga Kajian Strategis Nusantara mengungkap upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual (IPO) subholdingnya ke bursa saham. IPO Subholding ini menuai beragam respon dari berbagai pihak.
Kebijakan pemerintah yang dimotori Menteri BUMN (Erick Thohir) ini menciptakan kontroversi, tidak hanya dari internal Pertamina, namun juga penolakan dari sebagian publik.
Merespon hal ini, pengamat politik sekaligus Fillsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia Rocky Gerung dalam dikusi publik dan webinar yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara, Sabtu (15/8/2020)
mengatakan bahwa Subholding (pertamina) itu hanya akal-akalan.
Menurut Rocky, Pemerintah saat ini tidak bisa dipahami, bahkan oleh DPR sekalipun. Namun uniknya, Rocky berpandangan, Pemerintah hanya bisa dipahami oleh para influencer dan buzzer.
“Yang paham adalah influencer dan buzzer, karena mereka memang calo-calo perdagangan dari organ organ pertamina.” katanya.
Idiot Publik Offering
Menyinggung soal upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual (IPO) subholdingnya ke bursa saham, Rocky justru menimpali dengan pertanyaan, apa artinya IPO?
“Mau tau nggak apa arti IPO? IPO adalah Idiot Publik Offering. Karena yang akan di offering adalah keidiotan dan kedunguan,” sindirnya.
Menurut dia, tidak mungkin pertamina itu menghasilkan efisiensi hanya karena kebutuhan keuangan. Rocky kemudian menyinggung soal etika bernegara, logikanya di dalam bisnis etik itu, etika utilitarian yang dalilnya berbunyi, ‘kemaslahatan terbesar bila bagian terbesar dari masyarakat sudah menerima kemakmuran’.
“Nah kalau itu yang dipakai, bagian terbesar itu ada di pulau Jawa dan itu yang diincar oleh investor. Padahal BUMN itu tugasnya bukan sekedar welfare (Kesejahteraan), tapi Justice, (Keadilan),” terangnya.
Dan justice, menurut Rocky artinya bukan memberikan kesejehtaeraan pada bagian yang terbanyak dari bangsa ini, tapi mencari bagian yang tertinggal.
“Mendatangi mereka yang tersisih itu. Itulah tugas BUMN,” tandasnya.
Rocky menegaskan, etik inilah yang tidak dipahami oleh petinggi-petinggi BUMN junto petinggi-petinggi, jadi dari awal, presiden tidak mengerti bahwa BUMN itu harus menghasilkan justice bukan sekedar welfare.
“Jadi saya ingatkan kembali bahwa yang terjadi sekarang adalah ketidak mampuan presiden untuk melihat perspektif keadilan dan itu berlaku di semua lini,” tandasnya.
Diskusi publik dan webinar yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara, menghadirkan pembicara, Rocky Gerung, Marwan Batubara, Ichsanuddin Noorsy, Refly Harun dan Perwakilan dari Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (SPPB) Marcellus Hakeng. (Kds)
