BERITABUANA.CO, JAKARTA – Laporan kinerja lembaga negara (Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA dan KY) yang akan disampaikan oleh Presiden RI Jokowi pada Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2020 mendatang, diharapkan menyampaikan sesuatu yang greget. Khususnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui suntikan dana bagi UMKM dengan kredit nol persen dan sebagainya.
Harapan ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad saat dialog Empat Pilar MPR RI bertema “Sidang Tahunan MPR RI, Optimisme dan Harapan di Tengah Pandemi” bersama Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid di Kompleks MPR RI, Senin (10/8/2020).
Kalau bisa, lanjut Fadel, pemerintah bisa injeksi Rp30 triliun untuk perbankan. Yang Rp10 triliun untuk Mandiri, Rp10 triliun untuk BRI, Rp5 triliun untuk BTN, dan Rp5 triliun untuk BNI 46.
“Suntikan dana itu untuk restrukturisasi uang-uang nasabah yang bermasalah akibat operasionalnya macet akibat covid-19 ini,” tegas mantan Gubernur Gorontalo itu.
Menurut senator dari Gorontalo itu, saat ini UMKM itu mengalami kesulitan karena mau menyelesaikan utang-utangnya ke bank mengalami kesulitan selain bunganya dan operasionalnya yang macet.
“Bunga banknya masih tinggi. Saya dengar 3,5 persen tapi belum terealisir. Demikian pula perusahaan finance, keuangan mau ajukan pailit tapi tak bisa mengembalikan uang pada masyarakat,” ujarnya.
Malaysia saja berani suntik perbankan, Singapura cadangan devisa-nya kuat, tapi Philipina berat. Nah, kata Fadel, pihaknya berharap Presiden Jokowi sampaikan sesuatu yang greget untuk UMKM berikut bunganya yang kecil, karena likuiditas ekonomi yang sulit.
“Kedua dana yang ada di APBN dan APBD mutlak harus dibelanjakan, karena serapannya masih kecil dan BPK dalam pengawasan juga harus lebih flelsibibel,” ungkapnya.
Sejauh, masih menurut Fadel, kalau Presiden Jokowi melihat faktanya ada menyteri yang lemah kinerjanya, ya reshuffle saja.
“Nggak usah ragu, kalau ada menteri yang kinerjanya lemah sebaiknya ganti saja. Sekaligus memberi harapan bahwa pemerintah mampu menghadapi situasi yang sulit saat ini,” pungkas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) pada Kabinet Indonesia Bersatu II itu. (Kds)
