Warning Pengamat, Dinasti Politik Makin Parah dan Menggurita

by
Ujang Komarudin, peneliti dari Universitas Al Azhar Indonesia. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dinasti politik bukan baru kali ini saja meramaikan demokrasi di Tanah Air. Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelumnya, bakal calon kepala daerah yang diusung oleh partai adalah keluarga dari para inkumben dan mantan kepala daerah.

Politik dinasti pun mewarnai penyelenggaraan pemilihan legislatif sebelumnya. Cukup banyak istri, anak hingga kerabat kepala.daerah, mantan anggota DPR, dan petinggi partai politik lolos menjadi anggota DPR periode 2019 – 2024.

Bagaimana dengan Pilkada serentak 2020 ini? Pengamat politik Ujang Komarudin saat dihubungi beritabuana.co, Rabu (5/8/2020) melihat, dinasti politik dalam Pilkada 2020 makin parah dan makin menjadi-jadi.

“Pada pilkada-pilkada sebelumnya, dinasti politik sudah banyak. Tapi dua tahun ini, dinasti politik semakin menggurita,” kata Ujang.

Dosen Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta ini melanjutkan, dinasti politik tersebut adalah bagian dari terkonsolidasinya oligarki dan dinasti politik setelah 22 tahun reformasi.

“Bukan demokrasi yang menguat dan terkonsolidasi. Tapi oligarki dan politik dinasti,” tambahnya lagi.

Hal tersebut diwarnai dengan majunya anak dan menantu Presiden Jokowi di Pilkada Solo dan Medan. Kemudian, anak Wapres Ma’ruf Amindi Pilkada Tangsel. Ditambah anak dan adik menteri di daerah lain, juga anak dan istri para pejabat lain.

Hal demikian menurut Ujang Komarudin, tentu merupakan gejala yang mengkhawatirkan bagi bangsa ini. Karena daerah dan keluarga akan dikuasai oleh keluarga tertentu.
“Demokrasi telah dibajak oleh kekuatan oligarki dan politik dinasti,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyatakan, nasib demokrasi ke depan makin suram. Demokrasi hanya akan dikuasai dan dinikmati oleh orang-orang kaya dan orang yang punya jabatan.

“Dan demokrasi hanya akan jadi alat orang kaya atau oligarki dan dinasti politik, serta yang punya kuasa untuk memperluas dan memperkuat kekuasaannya dengan menjadikan keluarga dan kerabatnya menduduki posisi kepala daerah, anggota DPR, DPRD, dan jabatan-jabatan lainnya,” pungkasnya. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *