BERITABUANA.CO, JAKARTA – PDI Perjuangan diminta lebih cermat mengusung calon dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak 2020, terutama menilik daerah yang terbelit kasus korupsi.
Pengamat politik sekaligus tokoh masyarakat di Riau , Fauzi Kadir
mengatakan, salah satu daerah yang perlu diperhatikan oleh partai berlambang banteng itu adalah Kabupaten Bengkalis.
“Kontestasi Pilkada serentak di Bengkalis menjadi momentum strategis bagi PDI Perjuangan untuk menang sekaligus menciptakan sejarah. PDI Perjuangan selama ini belum pernah punya bupati di Bengkalis. Tetapi harus mengusung calon yang bersih dan terbebas dari jeratan kasus korupsi. Warga Bengkalis sudah muak dengan kasus korupsi,” kata Fauzi kepada wartawan di Pekanbaru, baru-baru ini.
Bupati Bengkalis non aktif Amril Mukminin sendiri saat ini tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru atas dugaan perkara gratifikasi.
Ironis memang, karena Bengkalis memiliki sejarah kelam ketika dua Bupati terakhir di Negeri Junjungan itu sama-sama terjebak korupsi. Herliyan Saleh, Bupati Bengkalis periode 2010-2015 terjerat korupsi dana bantuan sosial dan divonis sembilan tahun penjara.
Kasus Herliyan Saleh bahkan sepaket menyeret Jamal Abdillah, sang ketua DPRD Bengkalis periode yang sama.
Terbaru, Amril Mukminin juga masih menjadi pesakitan dalam dugaan korupsi menerima gratifikasi sebesar Rp5,2 miliar dalam proyek tahun jamak pembangunan jalan Sungai Pakning – Duri.
Kasus korupsi tersebut, selain telah menjebloskan beberapa nama pejabat di Bengkalis, juga menyebut nama pimpinan DPRD Bengkalis periode 2014-2019. Sebut saja nama Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahjudi. Padahal Heru saat ini sudah mendekam di hotel prodeo karena kasus korupsi dana bantuan sosial.
Nama lain adalah Indra Gunawan Eet. Nama politisi Partai Golkar yang sekarang menjabat Ketua DPRD Provinsi Riau itu, disebut dalam sidang menerima aliran dana dalam kasus Amril. Begitu juga nama Kaderismanto. Nama politisi PDI Perjuangan ini juga disebut oleh saksi dalam persidangan yang menjerat bupati bengkalis non aktif tersebut.
Fauzi sedikit optimis setelah mengetahui survei Lembaga Charta Politika dan Indikator Politik, yang mengindikasikan partai besutan Megawati Soekarnoputri bisa mendominasi Pilkada serentak yang dihelat 9 Desember 2020.
Memang kata dia, dalam Pilkada Bengkalis nanti, tidak ada satupun partai yang bisa mengusung calonnya sendiri, karena tidak memenuhi syarat sembilan kursi.
“Tetapi dengan perolehan 6 kursi di DPRD Bengkalis, PDI Perjuangan lebih mudah membangun komunikasi politik dengan partai lain, bangun koalisi yang mengusung cakada yang bersih dan bebas dari jeratan kasus korupsi, baik masa lalu maupun masa datang. Sekali lagi saya ingatkan, inilah waktunya untuk PDI Perjuangan memimpin Bengkalis,” imbuhnya.
Seperti diketahui, saat ini koalisi partai politik yang sudah muncul dalam Pilkada Bengkalis adalah PAN, PKB, Nasdem, Gerindra dan PBB. Koalisi ini mengusung pasangan Kasmarni-Bagus Susanto. Kasmarni adalah istri Amril Mukminin. Dalam persidangan suaminya, nama Kasmarni muncul sebagai saksi yang diduga menerima aliran dana senilai Rp 23,6 miliar. Meski belakangan hal itu telah dibantah oleh kuasa hukum Kasmarni, JPU KPK menyatakan akan membuktikan hal tersebut.
Lalu ada koalisi PKS – PPP yang mengusung nama Abi Bahrum-Herman. Abi Bahrum adalah kader PKS yg sekarang menjadi anggota DPRD Bengkalis. Sedangkan Herman menjabat sebagai Kadis Koperasi Dan UMKM Bengkalis.
Sebelumnya Partai Golkar dikabarkan membangun koalisi dengan Perindo. Koalisi ini mengusung nama Indra Gunawan Eet-Samsu Dalimunthe. Tetapi ia mengatakan koalisi ini terancam pecah kongsi paska nama Indra Gunawan Eet terseret dalam pusaran korupsi Amril Mukminin. Dalam sidang kasus korupsi itu, ada saksi yang menyebut nama Indra Gunawan kecipratan dana rasuah tersebut. (Asim)
